Mantan Ketum PB PMII Hery Haryanyo Azumi/RMOL
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Hery Haryanto Azumi menyatakan bahwa kader PMII harus bersiap-siap menjadi Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Pernyataan Hery itu disampaikan saat menjadi narasumber di acara pelantikan PW IKA PMII Bali akhir pekan lalu.
Saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Hery mengulas alasan menyampaikan saran itu. Kata mantan Wasekjen PBNU ini, sebagai organisasi PMII sudah berusia lebih dari 60 tahun.
Dijelaskan Hery, selama menjalankan tugas organisasi induknya NU, selain kampus agama PMII banyak berkembang di kampus-kampus terbaik di Indonesia bahkan mulai merambah ke luar negeri.
"PMII telah mengalami transformasi yang luar biasa sehingga membuatnya menjadi organisasi yang tidak hanya memikirkan NU tetapi juga memikirkan negara dan bahkan dunia," demikian kata Hery, Senin siang (27/9).
Atas dasar itulah, saat mengisi acara bersama Ketua Umum PB IKA PMII Ahmad Muqowam dan Ketua PWNU Bali KH Abdul Aziz, Hery mengingatkan bahwa IKA PMII memiliki tanggungjawab terhadap bangsa dan negara.
Salah satu cara strategisnya adalah dengan mengajukan kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin NU dan bahkan pemimpin Indonesia.
"Konsekuensi dari tanggung jawab keuamatan dan kebangsaannya. Kader PMII harus selalu siap menjadi Ketua Umum NU dan Presiden Indonesia," tegas Ketua umum Forum Satu Bangsa ini.
Namun demikian, Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Indonesia-Tionghoa ini mengingatkan, kader PMII tidak boleh sekadar berjuang mengejar jabatan organisasi dan pemerintahan tanpa menjiwai batin masyarakat.
Bagi PMII, kepemimpinan nasional adalah konsekuensi lanjut dari kepemimpinan komunitas di berbagai tingkatan dan daerah.
Hasil Pleno Munas Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU pada Sabtu malam (25/9) memutuskan Muktamar Ke-34 NU akan diselenggarakan pada 23-25 Desember 2021.
Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan, Muktamar NU bisa diselenggarakan dengan catatan seluruh kegiatan Muktamar akan mematuhi protokol kesehatan dan mendapatkan persetujuan satgas Covid-19 baik di tingkat nasional maupun daerah.
