Berita

Wakil Perdana Menteri Afghanistan yang ditunjuk Taliban, Abdul Ghani Baradar/Net

Dunia

Anggap Tajikistan Ikut Campur Urusan Internal Afghanistan, Baradar: Kami Siap Bereaksi

SENIN, 27 SEPTEMBER 2021 | 13:54 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Rencana Tajikistan untuk membuat "sabuk keamanan" di sekitar Afghanistan ditanggapi dengan kritis oleh Taliban. Kelompok itu menyebut Tajikistan sudah mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan.

Wakil Perdana Menteri Afghanistan yang ditunjuk Taliban, Abdul Ghani Baradar menekankan, pihaknya siap bereaksi atas tindakan apa pun yang dilakukan oleh Tajikistan.

"Tajikistan ikut campur dalam urusan kami, untuk setiap tindakan ada reaksi," kata Baradar dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera pada Minggu (26/9).


Pernyataan Baradar sendiri merujuk pada pidato Presiden Tajikistan Emomali Rakhmon selama pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di Dushanbe pada awal bulan ini. Ketika itu ia mengusulkan untuk membuat "sabuk keamanan" di sekitar Afghanistan yang dapat mencegah kemungkinan penyebaran kelompok teroris.

"Perhatian khusus diberikan pada situasi di dalam dan sekitar Afghanistan. Sebuah daftar tindakan telah diadopsi untuk menanggapi tantangan keamanan negara-negara Asia Tengah yang ditimbulkan oleh potensi eskalasi ancaman teroris," ujarnya.

Selama pidato Sidang Umum PBB ke-76, Rahmon juga menyoroti perkembangan di Afghanistan yang telah memicu krisis politik, kemanusiaan, dan pemerintahan yang membahayakan keamanan dan stabilitas di kawasan.

Menurutnya, kebangkitan Taliban telah memperumit geopolitik yang sudah kompleks di kawasan.

Rahmon juga menekankan menekankan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam urusan internal Afghanistan. Namun ia berharap Taliban membentuk pemerintahan yang komprehensif melalui pemilihan umum, dengan partisipasi semua tokoh politik, nasional, etnis dan kelompok minoritas.

Setelah berbagai pernyataan Rahmon, jurubicara Taliban Zabihullah Mujahid mengumumkan pihaknya telah mengirim ribuan pejuang ke Provinsi Takhar, yang berbatasan dengan Tajikistan.

Lewat cuitannya di Twitter, Mujahid mengatakan langkah itu diperlukan untuk melawan ancaman keamanan.

Taliban telah mengambil alih kekuasaan pada Agustus. Kemudian pada 31 Agustus, pasukan asing meninggalkan Afghanistan. Beberapa hari setelahnya, Taliban mengumumkan susunan pemerintahan sementara.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya