Ketua KPK Firli Bahuri/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi di Provinsi Jambi dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, rangkaian kegiatan ini berlangsung selama sepekan sejak Senin (27/9) hingga Jumat (1/10).
Kegiatan ini terdiri dari rakor pencegahan korupsi pemerintah daerah se-Provinsi Jambi, rakor pencegahan korupsi DPRD se-Jambi, rakor APH se-Jambi, rapat monitoring dan evaluasi (monev) UKPBJ Pemprov Jambi, rapat optimalisasi pendapatan dan pembenahan aset Pemprov Jambi, rapat optimalisasi pendapatan dan aset daerah Pemkot Jambi.
Selanjutnya, rapat dengan Bank Jambi terkait implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan tinjauan lapangan aset bermasalah.
"Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah, yang meliputi delapan area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP)," ujar Ipi kepada wartawan, Senin siang (27/9).
Delapan intervensi yang terangkum dalam MCP tersebut adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
"Dalam pelaksanaannya, KPK tidak hanya berkoordinasi kepada pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi juga dengan DPRD. Karena, program-program pencegahan korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga bertalian dengan fungsi legislatif," jelas Ipi.
Khususnya, terkait area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD, titik rawan korupsi antara lain berupa fee proyek atau ijon proyek, penerimaan hadiah terkait dengan pengesahan APBD, dana aspirasi, alokasi pokir yang tidak sah. Sebagian besar titik rawan tersebut berhubungan dengan pelaksanaan fungsi legislatif.
"KPK juga mendorong optimalisasi peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) bagi pemda. Antara lain, dilakukan dengan memastikan pengelolaan BPD yang sehat, dan implementasi program-program pencegahan korupsi di dalam kelembagaan BPD," kata Ipi.
Dalam fokus area manajemen aset daerah sambung Ipi, KPK bersama BPN, Kanwil dan Kantah serta Jamdatun memfasilitasi upaya pemda untuk melakukan sertifikasi sebagai bentuk pengamanan aset dan penertiban aset-aset bermasalah.
"Mengawali rangkaian kegiatan KPK selama sepekan di Jambi, hari ini, 27 September 2021 pukul 09.00 hingga 12.00 WIB Ketua KPK beserta jajaran Direktorat Korsup wilayah I KPK akan menghadiri rakor pencegahan korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi," terang Ipi.
Beberapa agenda dalam rakor hari ini adalah, penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh kepala daerah di Jambi, serta terima sertifikat aset tanah pemda, peluncuran implementasi pendidikan antikorupsi di Pemko Jambi, peluncuran sistem whistleblowing Pemprov Jambi.
"Serta peluncuran sistem whistleblowing dan buku panduan pencegahan korupsi di PT Bank Jambi," pungkas Ipi.
