Bagir Manan: Apakah Sistem yang Kita Jalankan Menuju Dihapusnya Kemiskinan?

Arah dari sistem pemerintahan Indonesia mulai dipertanyakan. Secara spesifik, pertanyaan mengarah pada keseriusan negara menjalankan nilai Pancasila dan demokrasi, apalagi di saat situasi pandemi seperti saat ini.

Pertanyaan tersebut disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Agung, Profesor Bagir Manan dalam acara diskusi Forum Diskusi Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertemakan “TNI vs PKI” yang digelar virtual pada Minggu malam (26/9).

"Apakah sistem yang kita jalankan ini menuju dihapusnya kemiskinan? Atau secara lebih ideal dikatakan menuju kesejahteraan umum? Menuju sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Menuju keadilan sosial atau tidak?” tanyanya.

Bagir Manan mengurai bahwa yang terjadi saat ini justru ketimpangan sosial. Di mana yang kaya justru semakin kaya, sementara mereka yang miskin semakin miskin. Indikasinya, 75 persen kekayaan negara dikuasai hanya oleh segelintir orang.

Dia juga menyindir mengenai demokrasi yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, demokrasi itu sebatas prosedural dan tidak menjalankan substansi-substansi sebagaimana mestinya.

Bagir Manan menekankan bahwa ada dua hal yang bisa memperkuat demokrasi. Pertama adalah kesejahteraan umum, yang tujuannya adalah sebesar-besarnya pembangunan rakyat. Sementara faktor kedua adalah kuatnya civil society atau masyarakat yang kuat.

“Civil society yang kuat itu adalah kaum intelektual, apakah kita berperan seperti itu atau tidak? Kalau kita sepakat ada masalah ini mari kita lakukan upaya-upaya untuk itu,” tutupnya.