Panglima TNI dan Menhan Absen, Rapat Komisi I Banjir Interupsi dan Diskors

Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI banjir interupsi. Hal ini, dikarenakan semua mitra kerja hanya mengutus perwakilan.

Kementerian Pertahanan diwakili Wakil Menteri Pertahan Muhammad Herindra. Sedangkan Panglima TNI, mengutus Kepala Badan Intelijen Strategis, Letnan Jenderal Joni Supriyanto.

Rapat yang dihadiri perwakilan masing-masing lembaga ini pun menjadi poin keberatan dari para anggota legislatif. Salah satunya anggota Komisi I Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin.

Dia memandang, agenda hari ini penting dan tidak sepatutnya Panglima TNI asal mengutus perwakilan.

Adapun agenda rapat membahas soal rencana anggaran final untuk pertahanan dalam tahun anggaran 2022. Rapat ini digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9).

"Untuk urusan-urusan anggaran dan final membuat keputusan dalam bentuk transkrip kesimpulan Komisi I dengan pemerintah. Artinya ini kepala negara, Panglima TNI tidak bisa asal menunjuk saja," kata TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin menekankan, bahwa pengalokasian anggaran TNI hanya bisa diputuskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Artinya, bukan kewenangan Kabais yang diutus.

"(Kabais) bukan dalam kewenangannya memutuskan. Misalnya, oke geser anggaran ke darat sekian, laut sekian, enggak bisa! Harus Panglima TNI (yang memutuskan)," tegasnya.

Pernyataan TB Hasanuddin diamini anggota Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan. Bahkan, kata dia, rapat yang seluruhnya hanya dihadiri perwakilan merupakan preseden tidak baik yang baru pertama terjadi di Komisi I.

"Preseden yang pertama terjadi, sementara yang dibahas di Komisi I adalah salah satu sangat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara," tandasnya.

Adapun rapat Komisi I DPR RI saat ini diputuskan diskors sambil menunggu Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letnan Jenderal Eko Margiyono.