Berita

Tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma/Net

Politik

Tokoh Tionghoa: Toleransi Terganggu Karena Salah Pemerintah

SELASA, 21 SEPTEMBER 2021 | 22:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Goyahnya toleransi dalam kehidupan di Indonesia yang menjadi sorotan belakangan ini, adalah akibat dari kurang cepatnya pemerintah dalam mencegah bibit-bibit penyebar ujaran kebencian.

Hal tersebut disampaikan tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma dalam dialog Catatan Demokrasi bertema "Mahalnya Harga Toleransi di Negeri Demokrasi", Selasa malam (21/9).

"Sorry nih, pemerintah yang salah nggak cepat ditangani," kata Lieus.


Lieus mencontohkan kasus penistaan agama yang dilakukan M. Kece. Bagi dia, itu salah satu contoh betapa lambannya pemerintah mengambil tindakan.

Dia menjelaskan, pemerintah melalui aparat penegak hukum baru menangkap M. Kece setelah ramai di media sosial. Padahal, sejak jauh-jauh hari sudah menuai kontroversi dan dilaporkan.

"Saya agamanya Buddha, terlalu banget nih banyak minta dia (M. Kece) ditindak, baru akhirnya setahun dilaporkan baru ditangkap," terangnya.

Seharusnya, kata Lieus, bibit-bibit seperti M. Kece bisa dicegah. Yakni, dengan mengoptimalkan kinerja Kementerian Informasi dan Komunikasi dalam memberikan masukan pada Kepolisian.

"Kasih informasi dong ke Polisi, kan pemerintah aparatnya lengkap, anggarannya besar dan peralatan canggih, jangan kelamaan," pungkasnya.

Hadir dalam dialog tersebut anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Syafii Maarif, Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq, pegiat media sosial Ade Armando, Mustofa Nahrawardaya dan dai Erick Yusuf.



Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya