Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net
Pembahasan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang dilakukan pemerintah bersama DPR dan juga penyelenggara pada pekan lalu masih berkutat pada penentuan jadwal hari h pencoblosan.
Pemerintah yang diwakil Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian meyampaikan usulan agar jadwal pencoblosan diundur menjadi April atau Mei 2024, dari yang semula dijadwalkan KPU pada 21 Februari 2024.
Karena itu, pada rapat kerja bersama selanjutnya, jadwal pemilu ini akan ditentukan. Namun ada yang berharap, pembahasan pelaksanaan Pemilu tidak hanya berkutat pada persoalan jadwal saja.
Seperti yang disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie. Dia mengingatkan kepada pemerintah, DPR dan termasuk penyelenggara agar lebih memikirkan persoalan selain penentuan jadwal.
Karena ia melihat sejumlah masalah klasik dalam Pemilu yang sampai saat ini belum terlihat upaya antisipasinya dari stakeholder terkait.
"Pembahasan jadwal pencoblosan itu tidak urgent dengan dana pemilu yang disusun KPU, kebutuhannya sampai Rp 150 triliun di masa pandemi. Hal yang harus diperhatikan justru persiapan yang matang dan mapan" ujar Jerry kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (21/9).
Menurut Jerry, salah satu masalah yang paling mencolok dari setiap perhelatan pemilu adalah terkait pendataan pemilih. Di mana, kerap kali ada ketidakselarasan data antara KPU dengan Disdukcapil, sehingga membutuhkan proses perbaikan dan juga rawan sengketa.
"Ini validitas data (pemilih) bagaimana? Apa yang mesti dilakukan KPU supaya bisa mendata seluruh pemilh, dan menjaga hak pilih mereka," tegasnya.
Sejauh ini, Jerry mengaku belum melihat road map pendataan pemilih yang baik oleh KPU bersama dengan pemerintah. Pasalnya, ia juga menemukan pada Pilkada 2020 kemarin ada masyarakat yang sudah meninggal tapi masih terdata sebagai pemilih.
Dari situ, ia menyarankan agar pemerintah menyisir dan memperbaharui pendataan warga di seluruh daerah di Indonesia sejak dini.
"Karena ada juga urbanisasi dan transmigrasi. Sehingga pemilih ini perlu juga dipikirkan," tuturnya.
Selain itu, Jerry juga mengkahwatirkan keamanan petugas KPPS di lapangan yang akan bekerja nantinya dalam proses verifikasi data. Karena dia menduga, saat proses tahapan Pemilu dimulai tahun depan, pandemi Covid-19 masih belum mereda di Indonesia.
"Yang masalah logistik sampai ke kemanan dan kesehatan petugas serta pendistribusian kertas suara dan kotak suara. Jangan mentok urusan tanggal dan waktu," demikian Jerry.
