Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung/RMOL

Politik

Doli Kurnia: Mau Kasih Saran Seribu Kali, Reshuffle Kabinet Mutlak Tetap Prerogatif Presiden Jokowi

SELASA, 21 SEPTEMBER 2021 | 14:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai politik koalisi pemerintah tidak bisa menekan atau memberikan desakan apapun kepada Presiden Joko Widodo soal kabar akan dilakukannya perombakan atau reshuffle kabinet.

Begitu dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung sat ditanya wartawan ihwal kencangnya kabar reshuffle kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Presidenlah yang paling tahu tentang bagaimana dia menyusun posisi kabinet yang akan membantu dirinya," ujar Doli Kurnia di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9).


Doli Kurnia mengatakan, reshuffle adalah hak mutlak presiden. Sehingga, hanya kepala negara yang tahu kapan perombakan diperlukan untuk dilakukan.

"Kan menteri-menteri ini pembantu dari presiden, jadi presiden yang paling tahu dan bagaimana waktu yang tepat untuk mengganti siapa, siapa yang mau digantikan, itu semua kewenangan dan hak prerogatif presiden," jelasnya.

Ketua Komisi II DPR RI ini pun tidak bisa menjawab, saat ditanya setidaknya adakah saran kepada Presiden Jokowi soal reshuffle tersebut.

"Tidak mungkin ada saran, kita mau kasih saran seribu kali juga kan kewenangan dan hak prerogatif presiden," pungkasnya.

Wacana perombakan kabinet muncul usai pertemuan petinggi Partai politik koalisi pendukung Jokowi di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, juga dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekjen PAN.

Paska pertemuan itu hingga saat ini terus mengemuka di publik soal perombakan kabinet.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya