Berita

Seorang hakim wanita Afghanistan Nabila mengaku bahwa dirinya takut akan pembalasan dari para tahanan yang pernah dia jebloskan ke penjara/CNN

Dunia

Taliban Berkuasa, Hakim Wanita Afghanistan Bersembunyi

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021 | 23:27 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Kembalinya Taliban ke puncak kekuasaan di Afghanistan pertengahan Agustus lalu bak petir di siang bolong bagi ratusan hakim wanita di negara itu. Pasalnya, masa depan karir serta keamanan mereka kini menjadi tanda tanya besar.

Sejak Taliban mengendalikan negara itu, sekitar 250 hakim wanita telah diperintahkan untuk tidak kembali bekerja dan tidak lagi menjalankan peran mereka sebagai hakim.

Lebih buruk dari itu, tidak sedikit dari mereka yang kemudian bersembunyi dengan alasan keamanan. Para hakim wanita tersebut takut akan pembalasan yang mungkin dilakukan oleh para militan Taliban yang dendam karena pernah dijebloskan ke penjara oleh putusan para hakim wanita itu di masa lalu.

Salah satu hakim wanita yang bersembunyi bernama Nabila. Dia menceritakan situasinya kini kepada CNN tanpa mengungkapkan lebih jauh identitasnya, dengan alasan keamanan.

Nabila mengaku bahwa dirinya takut akan pembalasan, bukan hanya dari Taliban, tetapi juga pria yang pernah dia penjarakan. Pasalnya, tidak lama setelah Taliban merebut kekuasaan di Kabul, mereka membuka gerbang penjara dan membebaskan ribuan penjahat yang dihukum. Tidak sedikit di antara mereka ada yang pernah masuk penjara karena putusan hakim wanita.

"Sekarang kami tidak merasa aman. Penjahat yang sama mengejar hidup saya sendiri, hidup keluarga saya," kata Nabila.

Sementara itu, menurut Hakim Vanessa Ruiz dari Asosiasi Hakim Wanita Internasional (IAWJ) yang berbasis di Amerika Serikat, sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban 15 Agustus lalu, sejumlah hakim wanita bergegas melarikan diri dari Afghanistan.

Sebagian lagi di antara mereka yang tidak bisa melarikan diri bergegas mencari tempat persembunyian demi keselamatan nyawa mereka dan keluarga mereka.

Di sisi lain, Taliban tampaknya enggan menggunakan hakim-hakim lama dari pemerintahan terdahulu. Dua orang hakim yang tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada CNN bahwa sejak Taliban berkuasa, semua hakim yang bekerja di bawah pemerintahan terdahulu, baik pria maupun wanita, telah digantikan oleh orang-orang yang ditunjuk Taliban.

Namun Ruiz menyoroti bahwa ada masalah gender yang kuat dalam hal ini. Dia khawatir bahwa hakim wanita akan menjadi target khusus yang lebih difokuskan oleh Taliban, daripada hakim laki-laki.

Pasalnya, di rezim sebelumnya, banyak hakim wanita yang memimpin kasus-kasus kekerasan terburuk terhadap wanita, termasuk pemerkosaan, pembunuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.

"Mereka akan marah pada hakim mana pun yang menghukum mereka, tetapi bahwa seorang wanita memiliki otoritas resmi, dan duduk dalam penilaian seorang pria, adalah kemarahan dari tatanan yang sama sekali berbeda," kata Ruiz.

IAWJ dan organisasi lainnya pun tidak tinggal diam. Merekaberlomba untuk menemukan jalan keluar yang aman bagi para hakim wanita. Namun mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak bantuan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, sebelum terlambat.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya