Berita

Seorang hakim wanita Afghanistan Nabila mengaku bahwa dirinya takut akan pembalasan dari para tahanan yang pernah dia jebloskan ke penjara/CNN

Dunia

Taliban Berkuasa, Hakim Wanita Afghanistan Bersembunyi

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021 | 23:27 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Kembalinya Taliban ke puncak kekuasaan di Afghanistan pertengahan Agustus lalu bak petir di siang bolong bagi ratusan hakim wanita di negara itu. Pasalnya, masa depan karir serta keamanan mereka kini menjadi tanda tanya besar.

Sejak Taliban mengendalikan negara itu, sekitar 250 hakim wanita telah diperintahkan untuk tidak kembali bekerja dan tidak lagi menjalankan peran mereka sebagai hakim.

Lebih buruk dari itu, tidak sedikit dari mereka yang kemudian bersembunyi dengan alasan keamanan. Para hakim wanita tersebut takut akan pembalasan yang mungkin dilakukan oleh para militan Taliban yang dendam karena pernah dijebloskan ke penjara oleh putusan para hakim wanita itu di masa lalu.


Salah satu hakim wanita yang bersembunyi bernama Nabila. Dia menceritakan situasinya kini kepada CNN tanpa mengungkapkan lebih jauh identitasnya, dengan alasan keamanan.

Nabila mengaku bahwa dirinya takut akan pembalasan, bukan hanya dari Taliban, tetapi juga pria yang pernah dia penjarakan. Pasalnya, tidak lama setelah Taliban merebut kekuasaan di Kabul, mereka membuka gerbang penjara dan membebaskan ribuan penjahat yang dihukum. Tidak sedikit di antara mereka ada yang pernah masuk penjara karena putusan hakim wanita.

"Sekarang kami tidak merasa aman. Penjahat yang sama mengejar hidup saya sendiri, hidup keluarga saya," kata Nabila.

Sementara itu, menurut Hakim Vanessa Ruiz dari Asosiasi Hakim Wanita Internasional (IAWJ) yang berbasis di Amerika Serikat, sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban 15 Agustus lalu, sejumlah hakim wanita bergegas melarikan diri dari Afghanistan.

Sebagian lagi di antara mereka yang tidak bisa melarikan diri bergegas mencari tempat persembunyian demi keselamatan nyawa mereka dan keluarga mereka.

Di sisi lain, Taliban tampaknya enggan menggunakan hakim-hakim lama dari pemerintahan terdahulu. Dua orang hakim yang tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada CNN bahwa sejak Taliban berkuasa, semua hakim yang bekerja di bawah pemerintahan terdahulu, baik pria maupun wanita, telah digantikan oleh orang-orang yang ditunjuk Taliban.

Namun Ruiz menyoroti bahwa ada masalah gender yang kuat dalam hal ini. Dia khawatir bahwa hakim wanita akan menjadi target khusus yang lebih difokuskan oleh Taliban, daripada hakim laki-laki.

Pasalnya, di rezim sebelumnya, banyak hakim wanita yang memimpin kasus-kasus kekerasan terburuk terhadap wanita, termasuk pemerkosaan, pembunuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.

"Mereka akan marah pada hakim mana pun yang menghukum mereka, tetapi bahwa seorang wanita memiliki otoritas resmi, dan duduk dalam penilaian seorang pria, adalah kemarahan dari tatanan yang sama sekali berbeda," kata Ruiz.

IAWJ dan organisasi lainnya pun tidak tinggal diam. Merekaberlomba untuk menemukan jalan keluar yang aman bagi para hakim wanita. Namun mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak bantuan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, sebelum terlambat.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya