Berita

KSAD Jenderal Andika Perkasa (kanan) dan KSAL Laksamana Yudo Margono (kiri)/Net

Politik

Selesaikan Persoalan Laut Natuna Utara Momentum Yudo Margono Buktikan Layak jadi Panglima

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021 | 22:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono diminta turun tangan menghadapi persoalan di perairan Natuna Utara atau Laut Cina Selatan. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi ketegangan di laut lepas zona ekonomi eksklusif (ZEE) tersebut.

Pasalnya, persoalan di Natuna Utara disinyalir bakal mempengaruhi elektabilitasnya jika KSAL tidak melakukan andil besar dalam konflik di Laut Cina Selatan itu.

Anggota Komisi I DPR RI Farhan menyampaikan,  Laksamana Yudo perlu memanfaatkan apa yang terjadi di laut lepas zona ekonomi eksklusif (ZEE) ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan jiwa kepemimpinannya di Angkatan Laut.


"Kan dulu wakktu jadi panglima Kogabwilhan I itu kan berhasil mengerahkan pasukan dari berbagai angkatan. Tiga angkatan bergerak memberikan mnuver=menuver untuk meredam kapal-kapal itu nah sekarang beliau harus melakukan lagi dengan KSAL tentu dengan kewenangan yang lebih tinggi,” ujarnya ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/9).

“Tapi pertanyaannya cuman satu sekarang. Mampukah beliau juga melakukan diplomasi terhadap angkatan laut Cina sebagai upaya yang dilakukan Indonesia meredakan ketegangan di wilayah,” kata Farhan bertanya.

Berbeda dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andhika Perkasa yang sudah berhasil melobi Amerika untuk bekerja sama hingga terbentuknya Garuda Shield. Hal ini perlu dicontoh Laksamana Yudo Margono jika ingin berhasil di Natuna Utara.

"Kita pengen lihat, eh tar dulu nih calon panglima mampu enggak melakukan diplomasi, Pak Andika udah mampu melakukan diplomasi itu berbaik-baik dia dengan Amerika, dengan Garuda Shield sudah sukses, nah yang ini gimana?,” imbuh Farhan.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya