Berita

Waketum DPP PKB, Jazilul Fawaid/Net

Politik

Kritik Usulan PDIP, PKB: Kampanye Dua Bulan Gimana Caranya?

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021 | 19:15 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak sejalan dengan PDI Perjuangan soal masa kampanye pada Pemilu Serentak 2024. Anggota fraksi PDIP di DPR RI mengusulkan kampanye cukup dua bulan.

Sementara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengusulkan kampanye idealnya enam bulan saja.

"Kalau kemarin kan satu tahun ya masa kampanye, mungkin (nanti) enam bulan," ujar Jazilul di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/9).


Bagi Jazilul, masa kampanye dua bulan terlalu singkat. Bahkan, untuk memperkenalkan diri saja kepada masyarakat tidak akan cukuk utamanya bagi calon legislatif yang baru mencoba peruntungan.

"Kalau dua bulan masyarakat belum tahu siapa calonnya, kan kenapa dibuat satu tahun itu harus sudah dihitung mulai sosialisasi media dihitung, tapi kalau dua bulan rasanya kok tidak ketemu," terangnya.

Meski begitu, lanjut Wakil Ketua MPR RI ini, tidak masalah jika ada yang mengusulkan kampanye dua bulan saja. Tetapi, harus dijelaskan bagaimana cara melakukannya.

"Tapi gimana caranya, saya nggak tahu, itu ibarat cetak kalender belum selesai dibagikan sudah pemilihan," pungkasnya.

Anggota Fraksi PDIP Junimart Girsang yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR, mengusulkan untuk kampanye dipersingkat menjadi cukup dua bulan saja.

"Bila perlu dua bulan kampanye, dipersingkat saja. Kampanye ini kan buang-buang duit, apa sih yang mau kita-kita kampanyekan, kalau si A maju kan dia sudah dikenal," kata Junimart, Kamis lalu (17/9).

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya