Parlemen Eropa Tunjuk Hidung Pakistan Karena Bantu Taliban di Lembah Panjshir

Pakistan dinilai mengambil peranan penting dalam membantu kelompok militan Taliban dalam pertikaian melawan Front Perlawanan Nasional Afghanistan (NRF) di Lembah Panjshir beberapa waktu lalu.

Dalih itulah yang kemudian dijadikan alasan oleh Parlemen Eropa untuk mengeluarkan resolusi tentang situasi di Afghanistan beberapa hari lalu. Dalam resolusi tersebut, mereka menyalahkan Pakistan atas peran tersebut.

“Taliban menghadapi Front Perlawanan Nasional Afghanistan (NRF) di Lembah Panjshir yang dipimpin oleh Ahmad Massoud dan Pakistan membantu Taliban dalam memerangi NRF dengan memasok pasukan khusus dan memberikan dukungan udara," begitu bunyi rilis yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa.

"Pejuang Taliban telah diberikan tempat berlindung yang aman. di Pakistan selama bertahun-tahun," sambung pernyataan yang sama, sebagaimana dimuat Ani News.

Lembah Panjshir merupakan satu-satunya wilayah terakhir yang pada saat itu belum berhasil direbut oleh Taliban sejak kelompok tersebut menduduki Kabul pada 15 Agustus lalu.

Dengan jatuhnya wilayah itu di tangan Taliban, maka seluruh negeri berada di bawah kendali dan aturan Taliban.

Parlemen Eropa menyoroti situasi yang berkembang di Afghanistan sejak saat itu. Kepemimpinan Taliban dianggap membalikkan pencapaian rakyat Afghanistan selama 20 tahun terakhir yang didukung dan difasilitasi oleh Uni Eropa dan masyarakat internasional.

Taliban telah membentuk pemerintahan sementara Imarah Islam Afghanistan denganmenunjuk Mullah Mohammad Hassan Akhund sebagai perdana menteri sementara dan Mullah Abdul Ghani Baradar, salah satu pendiri kelompok itu, sebagai wakilnya. Tidak ada satu pun wanita di jajaran kabinet tersebut.

Parlemen Eropa mengatakan bahwa pemerintah sementara Taliban termasuk orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan terorisme, termasuk mantan tahanan, individu di bawah sanksi PBB dan seseorang dalam daftar paling dicari FBI.

Banyak anggota pemerintahan sementara Taliban adalah pemegang paspor yang dikeluarkan oleh Pakistan.

"Pemerintah sementara Taliban dibentuk tanpa menepati janji Taliban tentang pemerintahan yang inklusif, Kementerian Urusan Perempuan telah dibubarkan," sambung pernyataan yang sama.

Parlemen Eropa menyayangkan Taliban tidak memberikan ruang partisipasi berkelanjutan wanita dalam peran kepemimpinan di Afghanistan serta dan menganiaya para pemimpin, pejabat, dan aktivis wanita.