Berita

Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalanan untuk menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha/Reuters

Dunia

Peringatan 15 Tahun Kudeta Militer Terhadap Thaksin Shinawatra, Prayut Chan-o-cha Didesak Mundur

MINGGU, 19 SEPTEMBER 2021 | 20:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Aksi unjuk rasa anti-pemerintah kembali terjadi di ibukota Thailand, Bangkok pada akhir pekan ini (Minggu, 19/9). Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalanan untuk menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan bersamaan dengan peringatan 15 tahun kudeta militer yang menggulingkan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.

Sang mantan perdana menteri yang juga merupakan miliarder itu saat ini tinggal di pengasingan dan masih menjadi tokoh terkemuka dalam politik negara itu sejak militer menggulingkan pemerintahannya pada 19 September 2006.


"Lima belas tahun telah berlalu, kami masih di sini untuk berjuang," teriak seorang politikus yang sudah lama berhubungan dengan Thaksin, yakni Nattawut Saikuar, kepada lautan pendukung yang mengibarkan bendera "Kick out Prayut".

Dikabarkan Channel News Asia, di tengah kasi unjuk rasa itu juga ada aksi di mana sejumlah warga membawa model kardus besar serupa tank untuk menunjukkan protes "mobil melawan tank".

Mereka menyatukan suara unntuk mendesak Prayut, seorang mantan panglima militer yang berkuasa setelah kudeta tahun 2014, mundur dari jabatannya.

"Tidak peduli berapa banyak kudeta yang terjadi, itu tidak dapat menghentikan kita. Tidak peduli seberapa bagus kapasitas tank mereka, itu tidak dapat menghentikan hati rakyat yang berjuang," kata salah soerang pengunjuk rasa.

Kudeta memang bukan merupakan hal yang asing di Thailand. Negara itu telah mengalami lebih dari selusin kudeta sejak berakhirnya monarki absolut pada tahun 1932. Kudeta dilakukan oleh militer yang sering berdalih mengatasnamakan rakyat untuk membenarkan aksinya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya