PM Morrison: Australia Tidak Menyesal Telah Membatalkan Kesepakatan Kapal Selam dengan Prancis

Kepentingan jangka panjang Australia terkait kemitraan militer lebih baik dijalin dengan mitra lama Amerika Serikat atau Inggris, daripada dengan Prancis. Begitu kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam sebuah pernyataan pers di Sydney akhir pekan ini (Minggu, 19/9).

Pernyataan itu dia buat merujuk pada pembatalan kesepakatan kapal selam dengan Prancis yang dilakukan oleh negeri kanguru.

Menurutnya, melanjutkan kesepakatan kapal selam 2016 dengan Prancis akan menjadi sebuah kelalaian dan berbahaya bagi kepentingan strategis Australia. Oleh karena itu dia tidak menyesal atas keputusan yang diambil untuk membatalkan kesepakatan tersebut, meski kemudian memicu krisis diplomatik multinasional dan diyakini telah membahayakan masa depan NATO.

“Saya yakin orang akan mengerti bahwa kepentingan nasional Australia didahulukan. Itu harus datang lebih dulu," ujar Morrison.

"Kepentingan Australia paling baik dilayani oleh kemitraan trilateral yang telah saya bentuk dengan Presiden (Amerika Serikat Joe) Biden dan Perdana Menteri (Inggris Borris) Johnson. Itulah yang melayani kepentingan nasional jangka panjang Australia,” sambungnya seperti dimuat Russia Today.

Dia menambahkan, keputusan Australia membatalkan kontrak untuk selusin kapal selam diesel-listrik konvensional dengan Prancis, di tengah pekerjaan yang sudah berlangsung, dibuat untuk mendukung kepentingan pertahanan nasional berdaulat Australia. Oleh karena itu, kata Morrison, dirinya tidak akan pernah menyesali keputusannya.

Morrison justru mengaku khawatir atas kecukupan pelindung kapal buatan Prancis.

“Saya pikir mereka akan memiliki banyak alasan untuk mengetahui bahwa kami memiliki kekhawatiran yang mendalam dan serius bahwa kemampuan yang diberikan oleh kapal selam Kelas Serang tidak akan memenuhi kepentingan strategis kami,” ujar Morrison.

Dia pun menjelaskan bahwa masalah ini telah diangkat oleh sejumlah menteri secara langsung beberapa bulan yang lalu dan diskusi berlanjut melalui pejabat tinggi lainnya, termasuk menteri pertahanan.