Berita

Pegawai wanita kini tidak lagi diizinkan bekerja di kantor-kantor pemerintahan di ibukota Kabul/Net

Global

Taliban Larang Pegawai Wanita Kembali Bekerja di Kantor Pemerintahan Kabul

MINGGU, 19 SEPTEMBER 2021 | 18:35 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mimpi buruk bagi banyak wanita Afghanistan usai kelompok militan Taliban mengambilalih kekuasaan di negara itu pertengahan Agustus lalu tampaknya menjadi nyata. Betapa tidak, wanita kini tidak lagi diizinkan bekerja di kantor-kantor pemerintahan di ibukota Kabul.

Associated Press akhir pekan ini (Minggu, 19/9) melaporkan, para pegawai wanita di pemerintahan Kabul telah diperintahkan untuk tinggal di rumah. Sementara itu, pekerjaan mereka akan digantikan oleh pegawai laki-laki.

Padahal, pada awal perebutan kekuasaan, Taliban berjanji akan lebih inklusif. Namun dengan serangkaian aturan pembatasan bagi wanita, Taliban seakan menghidupkan kembali mimpi buruk banyak wanita di negara itu ketika Taliban pertama kali berkuasa, yakni tahun 1996-2001. Pada masa itu, wanita dibatasi dengan sangat ketat ruang geraknya dan peranan publiknya.


Keputusan ini adalah pembatasan baru bagi ruang gerak wanita di Afghanistan, setelah sebelumnya siswi di sekolah dasar dan mengah juga tidak diizinkan masuk. Hanya siswa laki-laki yang diperbolehkan kembali belajar di sekolah.

Selain itu, mahasiswi di perguruan tinggi juga diberitahu bahwa mereka akan bisa melanjutkan studi dalam pengaturan yang dipisahkan berdasarkan gender. Para mahasiswi juga harus mematuhi aturan berpakaian Islami yang ketat.

Tidak hanya itu, pada Jumat (17/9) Taliban juga menutup Kementerian Urusan Wanita dan menggantinya dengan Kementerian yang bertugas menegakkan hukum Islam.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya