Berita

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Cak Imin: Siapapun Presidennya, Kalau Mau Indonesia Maju Wajib Memajukan Pesantren

MINGGU, 19 SEPTEMBER 2021 | 07:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

RMOL. Santri memiliki andil, peran, kontribusi yang sangat besar dalam membangun karakter, akhlak, mental anak bangsa, bahkan jauh sebelum era kemerdekaan. Para kiai telah melahirkan generasi muslim dan muslimat Indonesia yang luar biasa dan menjadi yang terbesar di dunia.

Begitu kata Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar di hadapan para santri Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon, Jawa Barat, Minggu (19/9).

"Para santri, kiai, dan ulama juga ikut memerdekakan bangsa. Tapi setelah merdeka mulai ditinggalkan, dianggap terbelakang, kaum tertinggalkan dan dianggap merepotkan pembangunan,” katanya.


Perjuangan para ulama dan kalangan pesantren, kata Cak Imin, ada yang tidak pernah ditulis dalam sejarah nasional dan disembunyikan selama 32 tahun era Orde Baru. Setelah Reformasi, kemudian menggali, menelusuri jejak kaum santri, ada Resolusi Jihad.

"Peran ulama, pesantren untuk kemerdekaan kita temukan. Saat Reformasi dan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) menjadi Presiden, mulai diakui warga NU dan pesantren. Pemerintah pun mengakui dengan adanya Hari Santri Nasional yang menjadi tonggak bangkitnya kaum santri untuk membangun bangsa negara,”urainya.

Kini, kaum santri memiliki peluang besar untuk maju setelah disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Kalau santri maju, sambung Cak Imin,  maka majulah Indonesia.

“Kalau santri tertinggal, Indonesia pun akan tertinggal. Maka, siapapun Presiden kalau mau memajukan Indonesia wajib hukumnya memajukan pesantren,” katanya.

Cak Imin mengatakan, bangsa hari ini sedang menghadapi masalah pandemi global. Resesi terjadi di seluruh belahan dunia. Seluruh negara mengalami masa sulit. ”

“Jangan khawatir, ini juga kesempatan bagi kita semua untuk mengubah keadaan dengan sistem dan nilai-nilai pesantren,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya