Berita

Mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Hanura, Erik Satrya Wardhana/Repro

Politik

Eks Legislator Hanura: Ada Anggota DPR Tidak Serap Aspirasi Tapi Tetap Terima Dana Reses

SABTU, 18 SEPTEMBER 2021 | 20:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tidak semua wakil rakyat di DPR RI menjalankan tugasnya dalam menyerap aspirasi rakyat. Beberapa diantaranya, hanya berstatus sebagai anggota DPR RI dengan menikmati tunjangan yang cukup besar tanpa menjalankan tugas.

Begitu dikatakan mantan anggota DPR RI periode 2009-2014, Erik Satrya Wardhana, saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Polemik bertajuk "Gaji dan Kinerja Wakil Rakyat yang Terhormat" pada Sabtu siang (18/9).

Belakangan, gaji dan pendapatan anggota DPR RI menjadi sorotan setelah anggota Fraksi PDI Perjuangan, Krisdayanti, blak-blakan membuka pendapatannya sebagai anggota DPR saat berbincang di Kanal YouTube milik Akbar Faisal.


Erik yang merupakan legislator Partai Hanura mewakili Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor mengatakan, pada periodenya ada 9 orang dari dapil yang sama dengan dia yang duduk di parlemen. Hanya saja, cuma tiga orang yang turun ke masyarakat, padahal semua wakil rakyat menerima fasilitas dana reses yang besarannya sama.

"Setidaknya pada masa saya, misalnya dapil saya Jabar 3 Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, mungkin yang rutin tiga orang setiap reses hadir di dapil dari sembilan orang. Saya kira liat di dapil lain kurang lebih sama," kata Erik.

Erik menyebutkan, ada juga anggota DPR RI yang selama satu periode hanya mengumpulkan dana reses dan hadir bagi-bagi uang untuk masyarakat menjelang Pemilu untuk periode berikutnya.

"Bahkan ada anggota DPR yang enggak pernah dateng ke dapil, dateng di ujung menjelang pemilu dateng lagi. Jadi uang reses dikumpulin, di ujung baru dibagi," terangnya.

Sambungnya, cara demikian harus diakui sangat efektif terutama bagi anggota DPR RI yang ingin terpilih kembali. Karena, masyarakat terjebak pada pragmatisme dan mengingat kebaikan terakhir saat uang dibagikan.

"Ternyata ada yang begitu dan efektif memperoleh suara karena ada realitas yang pragmatis di masyarakat," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya