Berita

Dewan Pembina Universitas Cokroaminoto, Gatot Nurmantyo dalam orasi ilmiah pada sidang senat Universitas Cokroaminoto di Jakarta, Rabu, 15 September/Repro

Politik

Gatot Nurmantyo: Ada Upaya Seolah-olah Konstitusional untuk Mengganti Pancasila

SABTU, 18 SEPTEMBER 2021 | 16:54 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Persoalan ideologi menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia hari ini. Terlebih, ada upaya dari kelompok tertentu yang mencoba mengubah landasan berbangsa bagi Indonesia, yakni Pancasila.

Begitu dikatakan Dewan Pembina Universitas Cokroaminoto, Gatot Nurmantyo dalam orasi ilmiah pada sidang senat Universitas Cokroaminoto di Jakarta, Rabu (15/9).

"Masalah yang dihadapi bangsa kita adalah masalah ideologi, karena secara seolah-olah sistematimatis dan konstitusional terdapat banyak rencana dan telah dijalankan dengan sangat rapih untuk mengganti dasar negara, Pancasila," ujar Gatot Nurmantyo.


Ada dua gejala yang disebutkan Gatot dari dugaan manuver politik untuk mengubah Pancasila. Pertama, adalah lahirnya Keputusan Presiden 24/2016 tentang Hari Lahir Pancasila, yang menurutnya merupakan peristiwa yang luar biasa.

"Lalu Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP), sangat potensial dan mengarah terbentuknya sentra politik sebagai perpanjangan tangan partai tertentu," katanya.

Lanjut mantan Panglima TNI ini, aparat penegak hukum harus mulai melakukan pengusutan terhadap kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila. Jika tidak diantisipasi, muaranya adalah runtuhnya NKRI.

"Aparat penegak hukum harus segera mengusut sungguh-sungguh dan tuntas, karena pihak-pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila semata-mata untuk meruntuhkan NKRI hasil proklamasi 17 Agustus 1945," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya