Berita

Amerika Serikat tidak memiliki rencana untuk menggelar pertemuan dengan Iran di tengah pertemuan para pemimpin dunia di PBB di New York pekan depan/Net

Dunia

AS Tidak Berencana Gelar Pertemuan dengan Iran di Sela Sidang Umum PBB, Apa Kabar JCPOA?

SABTU, 18 SEPTEMBER 2021 | 00:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat tidak memiliki rencana untuk menggelar pertemuan dengan Iran di tengah pertemuan para pemimpin dunia di PBB di New York pekan depan.

Menurut keterangan Dutabesar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield pada Jumat (17/9), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken tidak memiliki rencana untuk bertemu dengan mitra barunya dari Iran di sela Sidang Umum PBB.

Pembicaraan tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat di Wina tentang menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tahun 2015 atau JCPOA, telah berhenti pada Juni lalu.


Hingga saat ini, belum ada tanda bahwa pembicaraan semacam itu akan kembali dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran di bawah pemerintahan baru Iran yang dipimpin oleh Presiden Ebrahim Raisi.

Menteri Luar Negeri Iran yang baru, Hossein Amirabdollahian akan melakukan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB pekan depan. Namun beluma da indikasi bahwa dia akan bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat secara khusus.

"Kami telah terlibat dengan Iran dan di Wina, dan diskusi itu akan berlanjut," kata Thomas-Greenfield.

“Kami belum membuat rencana langsung untuk pertemuan bilateral saat mereka di sini, tetapi itu tidak berarti bahwa kami tidak melihat nilai dalam berdiskusi dengan Iran karena kami ingin bergerak maju dalam masalah yang terkait dengan JCPOA,” sambungnya, seperti diwartakan Reuters.

JCPOA merupakan akronim dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau kesepakatan nuklir yang dibuat oleh Iran, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Rusia dan China pada tahun 2015 lalu.

Di bawah perjanjian itu, Iran menerima pembatasan pada program nuklirnya dengan imbalan pencabutan banyak sanksi asing terhadapnya.

Namun, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hengkang dari perjanjian itu pada tahun 2018 dan kembali menerapkan sanksi keras kepada Iran. Hal itu mendorong Iran untuk mulai melanggar beberapa batasan nuklir pada tahun 2019.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya