Paripurna DPRD Kota Medan/Ist
Fraksi Gerindra DPRD Medan mengkritik kebijakan Walikota Medan Bobby Afif Nasution terkait skala prioritas program pembangunan Kota Medan yang hanya berfokus pada infrastruktur jalan, kesehatan, banjir, kebersihan dan UMKM.
Sementara masalah pendidikan yang dinilai sangat penting tidak masuk skala prioritas.
Kritikan itu disampaikan anggota DPRD Medan Fraksi Gerindra, Dedy Aksyari Nasution, dalam pandangan umum fraksinya saat sidang paripurna DPRD Medan di gedung dewan, Senin kemarin (13/9). Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE dan dihadiri Walikota Medan Bobby Nasution.
Disampaikan Dedy, masalah perbaikan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan khususnya untuk penanganan pandemi covid-19, mengatasi masalah banjir, pelayanan kebersihan dan pengembangan Usaha Menengah Kecil Mikro dan Menengah menjadi masalah paling krusial yang telah dibahas di Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan TA 2021.
Dalam hal itu, Fraksi Gerindra mempertanyakan langkah cepat yang dapat diambil Pemkot Medan dalam rangka pemulihan ekonomi. Serta hal yang terkait peningkatan daya saing dunia pendidikan.
Pihaknya berharap, P APBD 2021 dapat menjadi instrument yang semakin efektif untuk mewujudkan Kota Medan menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius.
"Perubahan kiranya berdampak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Medan. Dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna belanja daerah, sehingga secara bertahap mampu memperbaiki tingkat pelayanan secara maksimal kepada masyarakat di Kota Medan," tuturnya, dikutip
Kantor Berita RMOLSumut, Rabu (15/9).
Sedangkan kepada seluruh OPD jajaran Pemkot Medan, Gerindra mengingatkan harus lebih serius dan mampu mengoptimalkan kinerja menjalankan program kerja. Bagi OPD yang tidak mampu menjalankan program kerjanya, Walikota Medan diminta memberi sanksi tegas.
Pada kesempatan itu, Dedy juga membacakan dan memberikan pandangan, saran, dan mempertanyakan langkah strategis apa saja yang dilakukan Pemkot Medan meningkatkan PAD dari semua sektor serta menurunkan angka kemiskinan.
Begitu juga soal penanganan Covid-19, Gerindra mempertanyakan langkah apa yang dilakukan dalam optimalisasi vaksinasi dan memenuhi ketersediaan vaksin dan oksigen. Dalam P APBD yang dilakukan penyesuaian perkembangan ekonomi, Gerindra mempertanyakan, upaya Pemko Medan dalam pemulihan ekonomi.
Masih masalah pandemi Covid-19, Fraksi Gerindra mengimbau kepada Pemkot Medan untuk tetap memantau dan mengawasi masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan. Dinas terkait dan satgas Covid-19 juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga ketahanan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan bervitamin.
Sementara itu, terkait penggunaan anggaran, guna menghindari jumlah SiLPA yang besar pada tahun anggaran 2021 diminta kepada OPD hanya mengajukan pekerjaan yang rasional dan terukur saja.
Usai Fraksi-fraksi menyampaikan PU-nya, Ketua DPRD Medan Hasyim SE menyampaikan dokumen PU ke Walikota Medan. Agenda selanjutnya adalah nota jawaban Walikota Medan pada 20 September 2011 mendatang.
