Berita

Ketua KPK Firli Bahuri/Net

Hukum

Dibantah, KPK Tak Pernah Salurkan Pegawai Tak Lolos TWK ke BUMN

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 18:45 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kabar bahwa 57 pegawai KPK yang tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bakal disalurkan ke perusahaan-perusahana BUMN dibantah oleh Ketua KPK.

"Saya harus luruskan. Tidak ada kita ngomong seperti itu (KPK akan menyalurkan pegawai tak lolos TWK ke BUMN)," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan keterangan pers pengalihan pegawai KPK menjadi ASN di Gedung Merah Putih KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu sore (15/9).

Firli mengatakan, pada prinsipnya pimpinan KPK memiliki rasa tanggung jawab terhadap mereka yang dinyatakan tidak lolos dalam TWK sebagai proses alih status menjadi ASN. Memikirkan mereka yang memiliki istri dan keluarga.


Pimpinan KPK, ditegaskan Firli, memberi perhatian jika pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu meminta dibantu mencarikan pekerjaan lain.

"Tugas kita mengurusi, jikalau ada permintaan. Nah yang permohonan itulah yang kita urusi. Kalau ada yang tidak ingin, itu adalah hak pribadi perorangan. Kita juga tidak bisa memaksa," tekan Firli.

Dia menerangkan, upaya pihaknya untuk memfasilitasi pegawai gagal TWK masuk BUMN, sama ketika ia memberi kesempatan kepada 24 dari 75 pegawai gagal TWK kembali bergabung lewat Diklat Bela Negara.

"Itu pun sama. Yang mau siapa? Yang berkenan dan bersedia, 18 orang. Yang 6 tidak bersedia. Kira-kira begitu. Jadi kita tidak ada menawarkan atau meminta, tapi kita menampung keinginan kalau ada pegawai," kata dia.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya