Berita

Gibran Rakabuming Raka saat hadiri acara PWNU DKI Jakarta Sabtu lalu/Net

Politik

Pujian Gibran pada Anies Indikasi Dinasti Jokowi Mulai Mengancam PDIP dan Gerindra

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 13:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pujian putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap sebagai tanda akan terjadinya pergeseran pendulum politik dinasti Jokowi dan akan mengancam PDI Perjuangan serta Partai Gerindra.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, puja puji Gibran kepada Anies dianggap sebuah pernyataan yang apa adanya, tidak kurang dan tidak lebih karena harus diakui bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang dipimpin Anies termasuk yang paling berhasil mengendalikan pandemi virus corona baru (Covid-19).

Sejak awal pandemi, kala itu respons cepat Pemprov DKI ditunjukkan dengan menutup fasilitas umum dan tempat wisata. Kebijakan itu berbeda dengan keputusan pusat yang malah memberi insentif pada influencer.


"Langkah itu justru berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat yang justru memberikan insentif bagi sektor wisata dan membayar mahal tenaga influencer dengan alasan guna meraup untung disaat negara lain menutup pintu perbatasan dan penerbangan," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/9).

Akan tetapi kata Satyo, pernyataan Gibran tersebut bisa ditafsirkan adanya pergeseran pendulum politik menjelang Pilpres 2024 oleh dinasti Jokowi yang tidak mungkin dilakukan oleh para haters Anies, terutama yang berasal dari PDIP.

"Jika pergeseran tersebut benar adanya, maka bukan tidak mungkin PDIP dan Gerindra akan memiliki rival yang berat karena memiliki tingginya tingkat elektoral," kata Satyo.

Meskipun sekadar analisa pernyataan Gibran yang jujur terkait prestasi DKI dalam penanganan Covid-19 kata Satyo, hal itu adalah sebuah pertanda bahwa Anies Baswedan akan lebih mudah mendapatkan peluang sebagai Capres.

"Dan Gibran memiliki peluang mengikuti langkah yang sama dengan Jokowi yaitu bukan tidak mungkin akan masuk Jakarta sebagai next DKI 1," pungkas Satyo.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya