Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Endus Kemungkinan Pejabat yang Hartanya Naik Punya Usaha Sampingan, CISA: Harusnya Fokus Perbaiki Ekonomi

SELASA, 14 SEPTEMBER 2021 | 14:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sejumlah Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang cukup mencengangkan publik. Mulai dari Presiden Joko Widodo hingga sejumlah menterinya dilaporkan meningkat drastis harta kekayaannya selama masa pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Henry Mendrofa menilai itu sebagai satu hal yang bertolak belakang dengan kondisi ekonomi nasional yang tercermin dari belum stabilnya konsumsi masyarakat.

"Itu menurut saya sebuah anomali ya, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia agak merosot tapi para pejabatnya semakin meningkat harta kekayaannya," ujar Henry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/9).


Namun di sisi yang lain, Henry menduga para pejabat yang harta kekayaannya meningkat drastis karena memiliki sumber pendapatan lain.

"Kita harus memahami bahwa mungkin barangkali dugaan saya mereka punya usaha selain sebagai pejabat," katanya.

Menurutnya, bisnis sampingan yang dimiliki para pejabat bisa menjadi salah satu faktor meningkatnya harta kekayaan mereka. Namun, hal ini bertolak belakang dengan pekerjaan yang diembannya saat ini sebagai pejabat negara.

"Tapi kalau dilihat dari perspektif pekerjaan mereka mungkin (dugaan punya usaha sampingan) ini rasional. Dan ini yang menjadi catatan untuk pemerintah," imbuhnya.

Meski begitu, Henry memandang seharusnya seorang pejabat negara lebih mementingkan urusan negara ketimbang dirinya sendiri. Apalagi mengingat saat ini Indonesia masih harus mencari solusi dan formulasi untuk bisa keluar dari pandemi beserta dampak ikutannya.

"Terutama untuk kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi kuartal ketiga ini kita tidak tahu bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat PPKM yang terus diperpanjang," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya