Berita

Maroko baru saja menggelar pemilihan umum pada tanggal 8 September 2021 lalu untuk untuk memilih 395 anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Net

Dunia

Kalah dalam Pemilu Legislatif, Partai Berkuasa Maroko Kehilangan Kepercayaan Rakyat

SENIN, 13 SEPTEMBER 2021 | 23:02 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Maroko baru saja menggelar pemilihan umum pada tanggal 8 September 2021 lalu untuk untuk memilih 395 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hasilnya, Partai National Rally of Independents (RNI) pimpinan Aziz Akhannouch unggul dengan memenangkan jumlah kursi terbanyak, yakni 102 kursi atau naik 65 kursi dari pemilihan sebelumnya.

Disusul kemudian oleh Partai Keaslian dan Modernitas (PAM) yang liberal dengan perolehan 87 kursi di parlemen. Di posisi selanjutnya adalah Partai Istiqlal yang berhaluan kanan tengah yang memperoleh total 81 kursi.


Sementara itu, Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa kalah telak dan hanya memenangkan 13 kursi.

Partisipasi warga dalam pemilu kali ini meningkat tajam. Menurut keterangan Kementerian Dalam Negeri Maroko, jumlah pemilih dalam pemilu kemarin adalah 50,35 persen, naik dari 43 persen pada pemilihan legislatif sebelumnya pada 2016.

Mereka memberikan suara dalam pemilihan legislatif, kotamadya dan regional. Ini merupakan pemilu pertama yang digelar di Maroko sejak awal pandemi Covid-19.

Kondisi pandemi sedikit banyak berimbas pada kekalahan partai Islam yang berkuasa di Maroko. Hal ini mencerminkan frustrasi warga Maroko dengan situasi ekonomi serta pergeseran yang lebih besar dari politik Islam.

Kekalahan Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa juga merupakan dampak dari ketidakmampuan mereka untuk menanggapi dengan baik pandemi Covid-19 yang melanda negara.

Sementara itu, Raja Maroko Mohammed VI telah menunjuk Aziz Akhannouch dari RNI sebagai perdana menteri baru negara itu pekan lalu. Akhannouch sekarang akan memiliki mandat untuk membentuk pemerintahan baru.

Kemenangan RNI dalam pemilu legislatif akan membawa dukungan signfikan dalam pemerintahan baru Maroko.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya