Berita

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan oposisi/Net

Dunia

Akhiri Kebuntuan Politik, PM Malaysia Siap Teken Perjanjian Kerjasama dengan Oposisi

SENIN, 13 SEPTEMBER 2021 | 14:13 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perpolitikan Malaysia agaknya akan mendapatkan angin segar. Pasalnya, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan oposisi negara yang dirancang untuk menopang dukungannya dan mengakhiri ketidakstabilan politik yang berlangsung selama beberapa bulan belakangan.

Perjanjian tersebut rencananya akan ditandatangani pada Senin (13/9) pukul 5 sore waktu setempat.

Kabar soal rencana penandatanganan perjanjian itu telah diumumkan sejak akhir pekan kemarin, baik oleh perwakilan pemerintah maupun pihak oposisi.


Sementara itu, legislator Malaysia juga mulai duduk di kursi parlemen hari ini untuk pertama kalinya sejak Ismail Sabri mengambil alih kekuasaan setelah pengunduran diri pendahulunya Muhyiddin Yassin bulan lalu. Sabri merupakan anggota senior Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Sejak penunjukkannya, dia didesak oleh Raja Malaysia untuk memperkuat dukungannya. Salah satu cara yang dia tempuh adalah dengan membuat perjanjian tersebut.

Dikabarkan Al Jazeera, perjanjian itu sendiri dirancang untuk menciptakan stabilitas politik dalam rangka memerangi pandemi Covid-19 dan menghidupkan kembali ekonomi melalui kerja sama bipartisan.

Bukan hanya itu, sebelumnya pada Jumat (10/9), Ismail Sabri mengumumkan serangkaian reformasi politik termasuk membatasi masa jabatan perdana menteri menjadi 10 tahun dan implementasi pengurangan usia pemilih menjadi 18 tahun, yang disahkan di bawah pemerintahan sebelumnya.

Dia mengatakan pemerintahnya juga akan bekerja lebih erat dengan oposisi pada undang-undang untuk memastikan kesepakatan bipartisan, dan mengangkat posisi pemimpin oposisi ke peringkat dan remunerasi yang sama sebagai menteri kabinet.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya