Berita

Pakar hukum tata negara Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar/Repro

Politik

Wajar Publik Trauma Amandemen UUD 45, Nihil yang Menjamin 3 Periode Presiden Enggak Ikut

SABTU, 11 SEPTEMBER 2021 | 19:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kekhawatiran publik terkait rencana amandemen UUD 1945 erat kaitannya dengan adanya kemungkinan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode ikut dibahas.

Isu tersebut turut menjadi perhatian pakar hukum tata negara Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, yang menilai wajar kekhawatiran publik akan amandemen UUD 1945.

Pasalnya, ia melihat realita politik di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini, dalam beberapa kebijakan, secara spontan bisa berubah dari yang awalnya menolak menjadi dilakukan juga.

"Bagi saya, mohon maaf, dengan segala catatan saya, agak sulit percaya dengan para politisi," ucap Zainal saat menjadi narasumber dalam narasumber dalam diskusi daring POLEMIK bertajuk 'Amandemen UUD 1945, Untuk Apa?' pada Sabtu siang (11/9).

Sebagai contoh Zainal, menyinggung revisi UU KPK tahun 2019 yang dianggap sebagai tanda ketidakkonsistenan pemerintahan Presiden Jokowi, di mana menurutnya telah mempertontonkan satu sikap yang semula menolak namun akhirnya justru berbanding terbalik.

"Jadi, yang begini ini terus terang membuat trauma. Selalu ada trauma di kita, ada proses yang kalau ada kepentingan politik tiba-tiba semua menjadi cepat. Dan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu tidak terjadi juga di amandemen (UUD 45)," pungkasnya.

Selain Zainal, turut narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, Anggota MPR RI fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha.

Populer

Tak Disambut Pejabat AS, Natalius Pigai: Jokowi Datang Seperti Menteri yang Berwisata

Kamis, 12 Mei 2022 | 00:36

Serangan ke Anies Makin Gencar, Senator Jakarta: Tenggelamkan dengan Kabar Prestasi

Kamis, 12 Mei 2022 | 17:00

Rekayasa One Way Jalan Tol Jadi Bukti Infrastruktur Didesain Secara Ngawur

Minggu, 08 Mei 2022 | 07:55

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Puji Pakaian Muslimah Iriana, Imam Shamsi Ali: Kira-kira yang Sering Nyinyiri Kerudung Ngomong Apa ya?

Senin, 16 Mei 2022 | 09:28

Soal Duet AH-AHY, Pengamat: Tidak Perlu Repot Cari Partai Lain Lagi

Minggu, 08 Mei 2022 | 12:25

Imran Khan: Menjatuhkan Nuklir ke Pakistan Akan Lebih Baik Daripada Menyerahkan Negara Ini Kepada Pencuri

Sabtu, 14 Mei 2022 | 18:58

UPDATE

Proyek Satelit Bakti Kominfo Rawan Penyimpangan, CBA Desak KPK Turun Tangan

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:32

Megawati Tak Hadiri Acara KPK, Wasekjen PDIP: Tak Selalu Harus Hadir, Ibu Menugaskan Saya

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:31

Biden: Supremasi Kulit Putih Sudah Meracuni Bangsa Amerika Serikat

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:24

Hanya 4 Ketum yang Hadir di Acara PCB KPK, 16 Parpol Lainnya Diwakilkan

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:11

Furqan AMC: Pembatalan Gorden Rumah Dinas DPR adalah Kemenangan Rakyat

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:06

New York Siaga Tinggi Covid, Warga Diminta Pakai Masker dan Hindari Kumpul-kumpul Tidak Penting

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:05

Rancangan PKPU Jadwal Belum Ditetapkan, Perludem Pertanyakan Kepastian Penyelenggaraan Pemilu

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:55

Singapura Anggap UAS Sebar Paham Ekstremis, Fadli Zon: Hak Apa Mereka Menghakimi UAS?

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:48

Fahri Hamzah: Menolak Perjalanan Pribadi Seorang Ustaz Bukan Tindakan Keimigrasian yang Beradab

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:41

Pidato di Cannes Film Festival, Zelensky: Kita Butuh Charlie Chaplin Baru yang Bisa Melawan Diktator

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:38

Selengkapnya