Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/RMOL
Bekas anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 kembali dipanggil secara estafet oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017.
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, hari ini, Jumat (10/9), penyidik memanggil delapan bekas anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai saksi.
"Pemeriksaan dilakukan di Polda Jambi," ujar Ali kepada wartawan, Jumat siang (10/9).
Saksi-saksi yang dipanggil yaitu Sofyan Ali selaku Ketua Fraksi PKB; Bustami Yahya dari Fraksi Gerindra; Agus Rama dari Fraksi PAN; Sanuddin; Hasim Ayub dari Fraksi PAN; Salim dari Fraksi PAN; Muntalia; dan Mauli.
Pada Kamis kemarin (9/9), penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk tersangka Fahrurrozi dkk. Penyidik memanggil Wakil Bupati Sarolangun periode 2017-2022 Fraksi PDI Perjuangan, Hillalatil Badri dan 11 mantan anggota DPRD Provinsi Jambi yang akan diperiksa di Polda Jambi.
Kesebelas saksi lainnya yang dipanggil yaitu, Hasani Hamid; Suliyanti; Rahima; Poprianto Fraksi Golkar; Ismet Kahar Fraksi Golkar; Tartiniah RH; Syamsul Anwar; Mely Hairiya Fraksi PDIP; Luhut Silaban fraksi PDIP; Budi Yako Fraksi Gerindra; dan Muhammad Khairil Fraksi Gerindra. Mereka semuanya adalah anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.
Akan tetapi hingga saat ini, KPK belum membeberkan hasil pemeriksaan kepada para saksi-saksi tersebut.
Dalam perkara ini, KPK telah menahan tersangka baru. Yakni Paut Syakarin (PS) selaku swasta yang merupakan pihak pemberi suap ke 22 tersangka yang sebelumnya sudah diproses oleh KPK.
Paut menjadi tersangka yang ke-23 yang resmi ditahan pada Minggu (8/8). Paut diduga sebagai penyokong dana dan pemberi uang ketok palu tambahan untuk para anggota Komisi III DPRD Jambi hingga mencapai Rp 2,3 miliar.
Pada Kamis (17/6), penyidik juga sudah menahan empat tersangka, yakni Fahrurrozi (FR), Arrakhmat Eka Putra (AEP), Wiwid Iswhara (WI), dan Zainul Arfan (ZA). Para tersangka merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.
Dalam konstruksi perkara, para unsur pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang ketok palu, menagih kesiapan uang ketok palu, melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp 100 juta atau Rp 600 juta per orang.
Selain itu, para unsur pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD Jambi juga diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas dan menagih uang ketok palu, menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp 400 juta hingga Rp 700 juta untuk setiap fraksi dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp 100 juta, Rp 140 juta atau Rp 200 juta.
Khusus para tersangka yang duduk di Komisi III tersebut, diduga telah menerima sejumlah uang. Fahrurrozi diduga menerima Rp 375 juta, Arrakhmat Eka Putra menerima sejumlah Rp 275 juta, Wiwid Iswhara menerima sejumlah Rp 275 juta, dan Zainul Arfan menerima sejumlah Rp 375 juta.
Pemberian uang oleh tersangka Paut itu diduga agar perusahaan milik Paut bisa mendapatkan beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi 2017.
Jumlah dana yang disiapkan tersangka Paut sekitar Rp 2,3 miliar. Dengan pembagian uang sebesar Rp 325 juta terjadi pada November 2016 melalui Hasanudin kepada Effendi Hatta selaku anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 di lapangan parkir Bandara Sultan Thaha Jambi sebagai titipan untuk 13 orang anggota Komisi III yang masing-masing mendapatkan Rp 25 juta perorang.
Uang tersebut pun sudah dibagikan oleh Zainal Abidin selaku anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 kepada 13 anggota Komisi III di salah satu hotel di Bogor, Jawa Barat saat acara Bimtek.
Selanjutnya uang sebesar Rp 1,95 miliar terjadi sekitar akhir Januari 2017 bertempat di rumah tersangka Paut melalui Effendi dan Zainal yang keduanya juga telah menjadi tersangka dalam perkara ini. Uang itu pun kemudian diserahkan Effendi dan Zainal kepada 13 anggota Komisi III DPRD Jambi lainnya.
Dalam penyidikan perkara dugaan korupsi suap DPRD ini, KPK telah dilakukan penyitaan uang dengan jumlah sekitar Rp 8,075 miliar.
