Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Politik

Jika Konsisten Kritik Pemerintahan Jokowi, Demokrat dan PKS Dapat Keuntungan di Pilpres 2024

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 13:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Jika terus mengkritisi kebijakan pemerintahan Joko Widodo, Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mendapatkan keuntungan di Pilpres 2024 mendatang.

Begitu yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi hasil dua lembaga survei yang memperlihatkan PDI Perjuangan masih berada diurutan paling atas tingkat elektabilitasnya.

Menurut Satyo, persentase perolehan suara dari metode survei lebih dipengaruhi oleh popularitas dari partai tersebut, sehingga angka yang diperoleh menunjukkan memori orang ketika diberikan pertanyaan secara spontan.


"Prosentase itu belum dipengaruhi oleh persepsi masyarakat dalam skala waktu dan akan bersifat sangat subjektif dan tipikal pemilih di Indonesia mayoritas romantik akan banyak dipengaruhi oleh ingatan jangka pendek yang sarat dengan rasa atau emosi," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/9).

Sehingga kata Satyo, tidak heran jika angka yang diperoleh lembaga survei bisa dianggap mempresentasikan subjektifitas pemilih jika dibandingkan dengan perolehan suara PDIP pada 2019 yang mengalami defisit dua persen.

"Sedangkan Gerindra, Golkar dan seluruh partai pendukung pemerintah mengalami penurunan tingkat elektoral cukup signifikan," kata Satyo.

Akan tetapi, Partai Demokrat dan PKS menurut Satyo, justru mendapatkan rebound persepsi masyarakat saat ini.

"Dan bukan tidak mungkin jika mereka bisa mempertahankan komitmen kritis terhadap kebijakan pemerintah, prosentase mereka khususnya PD (Partai Demokrat) bisa menyodok keurutan 4 mungkin bisa ke 3," jelas Satyo.

Selain itu sambung Satyo, fenomena di Indonesia terkait perolehan kursi partai politik di tingkat nasional akan sangat kuat dipengaruhi ketokohan dari Capres yang diusung oleh parpol.

"Jika parpol dapat menentukan capres yang dianggap oleh masyarakat sebagai 'juru selamat', maka dapat dipastikan efek ekor jas itu akan kencang mengerek tingkat elektoral parpol tersebut, biasanya pemilih tidak memperdulikan lagi partai mana yang mengusung si 'juru selamat' tersebut fenomena ini terjadi ketika Pilpres 2004 yang memenangkan SBY dan 2014 Jokowi berhasil jadi pemenangnya," pungkas Satyo.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya