Berita

Lembaga pemasyarakatan (Lapas)/Net

Hukum

Choudry Sitompul: Harus Seimbang Perhatian di Dalam Lapas Dengan Standar Kehidupan di Luar Lapas

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 02:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Melihat permasalahan lapas di Indonesia harus dengan persepsi yang fundamental, bukan karena perawatan gedung atau lembaga pemasyarakatan semata, namun lebih jauh mengenai hal itu yakni hak asasi manusia terhadap seluruh narapidana.

Hal itu disampaikan pengamat hukum, Choudry Sitompul, dalam diskusi series Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Duka Terbakarnya Lapas Tangerang", yang disiarkan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis sore (9/9).

Choudry mengatakan saat ini Indonesia dihadapkan dengan permasalahan yang cukup kompleks dan dilematis dalam membahas masalah lembaga pemasyarakatan.


"Di dalam negara yang anggarannya terbatas. Mungkin enggak kita memberikan fasilitas ini? Ini semacam bread and butter saja gitu. Kita milih yang mana?” ujar Choudry.

Dia menjelaskan, harus ada keseimbangan antara kehidupan di luar dan di dalam rumah tahanan. Namun juga tidak memberikan hal yang berlebihan terhadap para narapidana.

"Minimal sama dengan kehidupan standar di luar. Kalau menurut konsepnya, karena yang dikekang itu yang dibatasi adalah hak kemerdekaan dia bergerak, bahkan hak-hak politik terhadap pidana ringan yang tidak dihapus hak politiknya," katanya.

Menurutnya, harus ada pembahasan permasalahan secara tuntas, dari hal regulasi, hingga teori pemidanaan yang menganggap semua harus di penjara. Ia mendorong semua pihak mencarikan solusi yang baik untuk segala permasalahan lapas. Karena dalam perspektifnya, lapas merupakan bagian terakhir dari sistem peradilan pidana

"Kita tahu bahwa lapas ini adalah ujung dari pelaksanaan eksekusi ini. Kalau dihulunya saja dikatakan terus mengalir teori pemidanannya mungkin harus dipikirkan teori percobaan," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya