ProDEM Ingin Setiap Penguasa Diadili Di Akhir Masa jabatan

Paradoks kembali terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kali ini tentang cara pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengurai tentang data-data yang dipublikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang harus diklarifikasi oleh pemerintah.

Mulai dari anggaran Covid-19 yang sudah menghabiskan dana hingga Rp 1.000 triliun, hingga yang teranyar mengenai selisih Rp 147 triliun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang tidak dipublikasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.    

Menurutnya, semua data ini hanya mempertegas bahwa pemerintah tidak benar-benar serius dalam menangani Covid-19. Sebab, Covid-19 yang ditangani dengan anggaran Rp 1.000 triliun terbukti tidak efektif dalam memperbaiki keadaan. Di satu sisi dana sebesar Rp 147 triliun justru tidak dilaporkan ke publik.

“Semua tak lain agar bebas garong uang rakyat, dan melanggengkan kekuasaan,” tuturnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis pagi (9/9).

Iwan Sumule juga merasa aneh di saat pemerintah seolah menampilkan diri sedang mengejar utang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 110 triliun. Baginya, hal ini aneh karena seharusnya pemerintah mengejar dana yang lebih besar, Rp 147 triliun yang tidak dilaporkan.

“BLBI 110 triliun seolah dikejar. Tapi, 147 triliun anggaran PEN gelap,” sambungnya.

Menurutnya, semua ini terjadi karena di setiap perubahan penguasa tidak ada penagihan tanggung jawab, khususnya pertanggungjawaban hukum dari presiden.

Oleh karena itu, ProDEM berharap jika terjadi perubahan, Presiden Jokowi Cs harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Diadili baik itu tentang pencurian uang negara dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama masa kekuasaannya,” tegasnya.