Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/Net
Persoalan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang tidak kunjung selesai sama sekali tidak ada kaitanya dengan pergantian Panglima TNI.
Demikian disampaikan Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Soleman B. Ponto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/9). Saat ini Panglima TNI yang dijabat Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki pensiun pada November 2021 mendatang.
"Karena TNI merupakan institusi yang profesional. Siapapun panglima-nya tidak akan mempengaruhi profesionalitas TNI," kata Soleman.
Soleman mengatakan, permasalahan KKB Papua karena ada masalah dengan cara penanganannya sehingga penyelesaian KKB Papua tidak kunjung berakhir. Teranyar adalah penyerangan yang diduga dilakukan oleh KKB terhadap Pos Koramil Kisor di Afiat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis (2/9).
"Itu artinya ada masalah dengan cara penanganannya," jelasnya.
Soleman menyebut, masalah KKB yang tidak selesai karena Otonomi Khusus (Otsus) yang juga belum selesai. Apalagi sejumlah pihak di Papua juga menolak revisi terbatas terhadap UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Oleh karena itu Otsus Papua belum berjalan dengan benar.
"Kalau Otsus berjalan maka keamanan di Papua juga bisa jalan," katanya.
Soleman mengakui secara teori kekuatan KKB memang tidak sebanding dengan TNI, yang memiliki SDM dan peralatan yang canggih, namun harus dipahami KKB menguasai wilayah. Selain itu pada dasarnya KKB merupakan kelompok yang gemar dan terbiasa untuk berperang. Tidak heran di Papua kerap terjadi perang antar suku.
"Jadi dalam berperang mereka tidak perlu teknologi. Mereka juga memanfaatkan kelengahan dari pihak lain. Jika lawan lengah maka akan diserang," ujarnya.
Terpisah, pengamat Terorisme dan Intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, yang mengkait-kaitkan permasalahan KKB Papua dengan pergantian Panglima TNI adalah upaya buzzer agar salah satu calon yang diusungnya menjadi Panglima TNI.
Menurutnya, meskipun pergantian Panglima TNI hak prerogatif Presiden, tapi ada upaya buzzer yang membangun opini, propaganda, image building agar calonnya dilirik Presiden.
"Namanya juga ihtiyar, jadi ada buzzer yang bangun opini, propaganda, image building agar calonnya dilirik Presiden," jelas Harits, Rabu (8/9).
Harits menegaskan, penyelesaian Papua yang dibutuhkan adalah top leader dari NKRI yang mumpuni, mempunyai kapasitas, kredibel dan dukungan politik yang konstruktif dari parlemen dan berbagai pihak. TNI yang bergerak untuk menumpas KKB itu tergantung keputusan politik pemerintah.
Harits menyebut, menahunnya kasus teroris separatisme di Papua dipengaruhi dua faktor utama. Pertama, keingingan dan kapasitas pemerintah pusat untuk menuntaskan kasus Papua secara berimbang proporsional dengan semua pendekatan, tegas, terukur dan komprehensif. Sejauh apa hal pertama ini dimiliki pemerintah pusat, akan berpengaruh signifikan pada penyelesaian problem Papua.
Kedua, komitmen para pemimpin lokal Papua untuk mengakhiri konflik. Komitmen untuk bersama membangun Papua yang makmur adil dan maju dengan berkeadaban. Oleh karena itu para penguasanya harus tidak bermental korup dan opuntunir.Masyarakat Papua sejatinya tidak akan memberikan dukungan aksi separatisme jika hidup mereka makmur dan berkeadilan.
"Maka pertemuan dua faktor diatas korelatif mampu mengamputasi gerakan teroris separatisme di Papua," tandasnya.
Harits menyarankan untuk menyelesaikan KKB Papua maka pemerintah pusat perlu mengkaji secara serius untuk menemukan rintangan utama untuk membangun Papua. Selain itu pemerintah pusat juga harus konsisten menggerakkan semua komponen yang diperlukan untuk mencapai kemajuan-kemajuan riil disemua sektor di Papua.
"Rakyat Indonesia di Papua jangan seperti ayam yang kelaparan di lumbung pagi. Tanah yang kaya dengan tambang-tambang, tapi mereka tetap hidup dalam kemiskinan dan tertinggal dalam banyak aspek dibanding wilayah Indonesia lainnya. Kalau perlu Jokowi kantornya pindah ke Papua, jika itu solusi pragmatisnya," tegasnya.
