Berita

Ketua Bidang Pemberdayaan Umat PB HMI Ali Zakiyuddin/RMOL

Politik

Kecam Praktik Kartel Pasar Ayam, PB HMI: Indonesia Bukan Negara Pasar Bebas

RABU, 08 SEPTEMBER 2021 | 16:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) menyoroti dugaan praktik monopoli peternakan ayam broiler di Indonesia yang dikuasai hanya oleh dua perusahaan besar asing.

Ketua Bidang Pemberdayaan Umat PB HMI Ali Zakiyuddin menilai, pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) nampak ogah dengan isu pangan masyarakat ini.

"Ada dua perusahaan besar asing yang menguasai dan mengendalikan atas hampir 90 persen peternakan dan pasokan ayam broiler di Indonesia, dan menyebabkan ratusan peternak ayam rakyat gulung tikar dan bahkan mengambil keputusan nekat," ungkap Ali Zakiyuddin di Jakarta, Selasa (07/09).

Menurutnya, praktik monopoli bisnis yang dilakukan dengan motif dan skema bisnis apapun tidak bisa dibenarkan di Indonesia yang menganut sistem ekonomi demokrasi.

Kata Ali, konstitusi bahkan mendorong setiap praktik ekonomi yang berasaskan kekeluargaan.

"Pemerintah dan KPPU terkesan  tengah melakukan pembiaran terhadap praktek monopoli dan menganggapnya sebagai business as ussual. Praktik monopoli tentunya masuk dalam pengawasan KPPU, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," jelas Ali.

Mengutip pasal 4 ayat 2 UU 5/1999, ungkap Ali, "Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

"Oleh karena itu, PB HMI mengecam keras praktik bisnis kartel bahan pangan yang mengakibatkan tersingkirnya peternak ayam rakyat dari persaingan pasar ayam nasional ini," tegas Ali.

Lebih lanjut Ali menambahkan, pemerintah harus membatasai skala usaha industri tertentu yang melibatkan industri rakyat, seperti industri perunggasan.

Dengan demikian, Ali meyakini industri skala kecil dan menengah milik rakyat akan dapat dilindungi. Termasuk segala hal yang terkait dengan rantai pasok industri tersebut.

"Apa yang disebut sebagai strategi pemasaran dan efisiensi produksi bagi industry ayam raksasa itu tidak dapat dibenarkan, jika mengorbankan kepentingan industri peternak ayam rakyat di Indonesia," kata Ali tegas.

"Kami minta pemerintah melalui kementerian terkait, juga KPPU dan kepolisian RI untuk tidak lagi membiarkan sistem pasar bebas industri ayam yang merugikan ratusan ribu masyarakat ini terjadi lagi. Ini penjajahan ekonomi yang tidak perlu terjadi di negeri ini,"  tutup Ali.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

Bikin Resah Nasabah BTN, Komnas Indonesia Minta Polisi Tangkap Dicky Yohanes

Selasa, 14 Mei 2024 | 01:35

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Aroma PPP Lolos Senayan Lewat Sengketa Hasil Pileg di MK Makin Kuat

Kamis, 16 Mei 2024 | 14:29

IAW Desak KPK Periksa Gubernur Jakarta, Sumbar, Banten, dan Jateng

Senin, 20 Mei 2024 | 15:17

UPDATE

Topeng Mega-Hasto, Rakus dan Berbohong

Kamis, 23 Mei 2024 | 18:03

Sekjen PDIP Sambut Rombongan Pembawa Obor Api Perjuangan di Kemayoran

Kamis, 23 Mei 2024 | 17:29

Emas Antam Merosot Rp12 Ribu Jelang Libur Panjang

Kamis, 23 Mei 2024 | 17:03

KIPP: Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Melemahkan Lembaga Penyelenggara Pemilu

Kamis, 23 Mei 2024 | 17:01

IKA Unpad dan IA ITB Dapat Mandat Wujudkan SMA Terbuka

Kamis, 23 Mei 2024 | 16:50

Komisi VI DPR Diminta Cepat Atasi Masalah Indofarma

Kamis, 23 Mei 2024 | 16:43

Tiktok Bakal PHK Karyawan di Divisi Operasional dan Marketing Secara Global

Kamis, 23 Mei 2024 | 16:37

Pemerintah RI Siapkan Dana Rp7,3 Triliun untuk Subsidi Motor Listrik

Kamis, 23 Mei 2024 | 16:18

Kostrad Gelar LTPT Steling Malam di Pasuruan

Kamis, 23 Mei 2024 | 16:16

DPR Soroti Biaya Pendidikan di Daerah 3T

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:59

Selengkapnya