Berita

Lambang PeduliLindungi/Net

Politik

Tidak Cukup Tangkap Pembobol Data, Polisi Harus Kejar Penanggung Jawab Keamanan PeduliLindungi

MINGGU, 05 SEPTEMBER 2021 | 08:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Polisi harus segera mengusut tuntas pembobolan data pribadi melalui aplikasi PeduliLindungi milik Kementerian kesehatan. Setelah menangkap dua orang tersangka pembobol, polisi harus mampu mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas keamanan data di aplikasi tersebut.

Begitu desak mantan Kepala Sekretariat Direktorat Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi Jay Octa kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/9).

“Harus dikejar sampai tingkat penanggung jawab atas keamanan data di aplikasi PeduliLindungi,” katanya


Jay mempertanyakan soal lemahnya sistem keamanan di aplikasi PeduliLindungi sehingga gampang dibobol. Padahal, seharusnya sistem keamanan di aplikasi tersebut terjamin.

“Karena ini bukan hanya soal pemalsuan sertifikat vaknisasi saja. Tetapi juga menyangkut keamanan data pribadi para pengguna aplikasi PeduliLindungi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Jay meminta aparat kepolisian melanjutkan penangkapan para tersangka pembobol sistem aplikasi PeduliLindungi dan para tersangka pemesan sertifikat vaksinasi palsu dengan mengejar penanggung jawab keamanan aplikasi tersebut.

“Jadi nanti publik akan tahu pihak -pihak yang bertanggung jawab atas lemahnya sistem keamanan di aplikasi itu,” tandasnya.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil meringkus dua orang tersangka berinisial HH dan FH yang menjual sertifikat vaksinasi palsu di aplikasi Peduli Lindungi. Modus operandinya, mereka membobol sistem aplikasi tersebut dan memasukkan data pemesan sertifikat vaksinasi palsu.

Menurut Kapolda Metro Jaya, Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran, salah seorang tersangka, HH, bekerja sebagai staf tata usaha di Kelurahan Muara Karang, Jakarta Utara.

“Dia punya akses ke aplikasi tersebut," katanya, Jumat (3/9).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya