Berita

Komite II DPD RI saat menyelesaikan masalah nelayan Tambakrejo/Net

Politik

Komite II DPD RI Bantu Nelayan Tambakrejo Jawab Kekhawatiran

MINGGU, 05 SEPTEMBER 2021 | 07:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Advokasi masalah hunian sementara nelayan Tambakrejo, Semarang dilakukan Komite II DPD RI dengan menggelar pertemuan di Aula Balaikota Semarang, Jumat lalu (3/9).

Hadir dalam pertemuan itu Walikota Semarang, Kementerian PUPR, Kepala BBWS Pemali Juana dan Paguyuban Kelompok Nelayan Tambakrejo.

Pimpinan Komite II DPD RI Abdullah Puteh menegaskan bahwa kegiatan ini adalah tindak lanjut dari kegiatan serap aspirasi masyarakat oleh anggota DPD RI. Di mana 97 KK nelayan Tambakrejo khawatir dan waswas akan status kepemilikan lahan sementara yang berdiri di atas lahan BBSWS Pemali Juana dan akan berakhir di Februari 2022.

“Kunjungan kerja sebenarnya sudah direncanakan dilakukan di bulan Juli 2021 namun terkendala pandemi Covid-19 dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak," papar Abdullah Puteh.

Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi mengurao bahwa pihaknya juga mengadvokasi keinginan nelayan Tambakrejo bahwa rumah pengganti hunian sementara adalah landed house bukan rumah susun untuk memudahkan nelayan membuat jaring dan peralatan untuk pergi ke laut. Kementerian PUPR.

Dalam acara ini, Kepala BBWS Pemali Juana M. Adek Rizaldi menegaskan bahwa hunian sementara tidak ada batas waktu sampai Februari 2022. Jika rusunawa telah selesai para nelayan akan dipindahkan ke tempat yang lebih baik.

Senada itu, Walikota Semarang Hendar Prihadi meminta nelayan tidak khawatir dengan berakhirnya hunian sementara di bulan Februari 2022. Dia menegaskan bahwa hunian sementara gratis dari Februari 2021 hingga Februari 2022. Sementara Februari 2022 mulai dikenakan sewa sampai rusunawa dibangun.

“Hunian landed house juga bisa dipertimbangkan jika nelayan tidak menginginkan rusunawa,” tuturnya.

Pimpinan Komite II DPD RI Luki Semen mengatakan bahwa selama ini diduga ada komunikasi yang tidak tuntas mengenai masalah nelayan Tambakrejo.

“Namun dengan penjelasan dari Kepala BBWS dan Walikota Semarang masalah telah terselesaikan,” tutupnya.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Misi Dagang ke Maroko Catatkan Transaksi Potensial Rp276 Miliar

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:51

Zita Anjani Bagi-bagi #KopiuntukPalestina di CFD Jakarta

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:41

Bapanas: Perlu Mental Berdikari agar Produk Dalam Negeri Dapat Ditingkatkan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:33

Sadiq Khan dari Partai Buruh Terpilih Kembali Jadi Walikota London

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:22

Studi Privat Dua Hari di Taipei, Perdalam Teknologi Kecantikan Terbaru

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:14

Kekuasaan Terlalu Besar Cenderung Disalahgunakan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:09

Demi Demokrasi Sehat, PKS Jangan Gabung Prabowo-Gibran

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:04

Demonstran Pro-Palestina Lakukan Protes di Acara Wisuda Universitas Michigan

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:57

Presidential Club Patut Diapresiasi

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:37

PKS Tertarik Bedah Ide Prabowo Bentuk Klub Presiden

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:11

Selengkapnya