Berita

Komite II DPD RI saat menyelesaikan masalah nelayan Tambakrejo/Net

Politik

Komite II DPD RI Bantu Nelayan Tambakrejo Jawab Kekhawatiran

MINGGU, 05 SEPTEMBER 2021 | 07:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Advokasi masalah hunian sementara nelayan Tambakrejo, Semarang dilakukan Komite II DPD RI dengan menggelar pertemuan di Aula Balaikota Semarang, Jumat lalu (3/9).

Hadir dalam pertemuan itu Walikota Semarang, Kementerian PUPR, Kepala BBWS Pemali Juana dan Paguyuban Kelompok Nelayan Tambakrejo.

Pimpinan Komite II DPD RI Abdullah Puteh menegaskan bahwa kegiatan ini adalah tindak lanjut dari kegiatan serap aspirasi masyarakat oleh anggota DPD RI. Di mana 97 KK nelayan Tambakrejo khawatir dan waswas akan status kepemilikan lahan sementara yang berdiri di atas lahan BBSWS Pemali Juana dan akan berakhir di Februari 2022.


“Kunjungan kerja sebenarnya sudah direncanakan dilakukan di bulan Juli 2021 namun terkendala pandemi Covid-19 dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak," papar Abdullah Puteh.

Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi mengurao bahwa pihaknya juga mengadvokasi keinginan nelayan Tambakrejo bahwa rumah pengganti hunian sementara adalah landed house bukan rumah susun untuk memudahkan nelayan membuat jaring dan peralatan untuk pergi ke laut. Kementerian PUPR.

Dalam acara ini, Kepala BBWS Pemali Juana M. Adek Rizaldi menegaskan bahwa hunian sementara tidak ada batas waktu sampai Februari 2022. Jika rusunawa telah selesai para nelayan akan dipindahkan ke tempat yang lebih baik.

Senada itu, Walikota Semarang Hendar Prihadi meminta nelayan tidak khawatir dengan berakhirnya hunian sementara di bulan Februari 2022. Dia menegaskan bahwa hunian sementara gratis dari Februari 2021 hingga Februari 2022. Sementara Februari 2022 mulai dikenakan sewa sampai rusunawa dibangun.

“Hunian landed house juga bisa dipertimbangkan jika nelayan tidak menginginkan rusunawa,” tuturnya.

Pimpinan Komite II DPD RI Luki Semen mengatakan bahwa selama ini diduga ada komunikasi yang tidak tuntas mengenai masalah nelayan Tambakrejo.

“Namun dengan penjelasan dari Kepala BBWS dan Walikota Semarang masalah telah terselesaikan,” tutupnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya