Upaya untuk menggali informasi para pejabat lama Afghanistan, yang diduga akan dilakukan Taliban, mendapatkan rintangan dari Google. Raksasa pencarian itu telah mengambil langkah cepat dengan mengunci sejumlah akun email milik pemerintah terdahulu.
Informasi tersebut dikonfirmasi Google dalam rilis resminya yang disiarkan pada Jumat (3/9) waktu setempat.
"Perusahaan sedang memantau situasi di Afghanistan dan mengambil tindakan sementara untuk mengamankan akun yang relevan," kata Google, seperti dikutip dsri
Reuters, Sabtu (4/9).
Tindakan Google dilakukan setelah muncul laporan yang menyoroti bagaimana database gaji biometrik dan Afghanistan dapat dieksploitasi oleh penguasa baru untuk memburu musuh-musuh mereka.
Seorang pegawai dari mantan pemerintah mengatakan kepada Reuters bahwa Taliban sedang berusaha untuk mendapatkan email-email mantan pejabat. Akhir bulan lalu, karyawan tersebut mengatakan bahwa Taliban telah memintanya untuk menyimpan data yang disimpan di server kementerian tempat dia bekerja.
"Jika saya melakukannya, maka mereka akan mendapatkan akses ke data dan komunikasi resmi dari kepemimpinan kementerian sebelumnya," kata karyawan itu.
Karyawan itu mengatakan dia tidak mematuhi dan sejak itu bersembunyi. Reuters tidak mengidentifikasi pria itu atau mantan kementeriannya karena mengkhawatirkan keselamatannya.
Sebuah laporan menunjukkan bahwa sekitar dua lusin badan pemerintah Afghanistan menggunakan server Google untuk menangani email resmi, termasuk kementerian keuangan, industri, pendidikan tinggi, dan pertambangan, bahkan kantor protokol kepresidenan Afghanistan.
"Ini akan memberikan banyak informasi yang nyata," kata Chad Anderson, seorang peneliti keamanan dengan perusahaan intelijen internet DomainTools yang membantu Reuters mengidentifikasi kementerian mana yang menjalankan platform email mana.
"Bahkan hanya memiliki daftar karyawan di Google Sheet adalah masalah besar," katanya, mengutip laporan pembalasan terhadap pegawai pemerintah.
Selain Google, sejumlah lembaga pemerintah Afghanistan juga telah layanan email milik Microsoft, termasuk kementerian luar negeri dan kepresidenan. Tetapi tidak jelas langkah apa, jika ada, yang diambil perusahaan perangkat lunak itu untuk mencegah data jatuh ke tangan Taliban.
