Berita

Sekretaris Jenderal Partai Pekerja Korea, Kim Jong Un memimpin Rapat Besar Biro Politik Komite Sentral ke-8 Partai Pekerja Korea/Repro

Dunia

Pimpin Rapat Partai Pekerja Korea, Kim Jong Un: Pengelolaan Lahan Adalah Tugas Politik

SABTU, 04 SEPTEMBER 2021 | 00:03 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Korea Utara semakin mengukuhkan solidaritas dan tujuan negara untuk melangkah ke depan. Hal itu terlihat dari digelarnya Rapat Besar Biro Politik Komite Sentral ke-8 Partai Pekerja Korea (WPK) di gedung kantor Komite Sentral Partai pada Kamis (2/9). Pada kesempatan tersebut, Kim Jong Un selaku Sekretaris Jenderal WPK, menghadiri pertemuan tersebut.

Hadir pula pada kesempatan itu, anggota Presidium Biro Politik Komite Sentral WPK dan anggota serta anggota pengganti Biro Politik Komite Sentral Partai. Selain itu juga hadir sebagai pengamat adalah pejabat dari departemen-departemen Komite Sentral Partai, kepala sekretaris Partai provinsi, kota dan kabupaten serta pejabat terkemuka keamanan publik dan lembaga kejaksaan, pejabat Kabinet, kementerian terkait dan lembaga nasional, serta organ angkatan bersenjata dan sektor pencegahan epidemi darurat.

Pada kesempatan itu, Kim Jong Un menekankan arti penting provinsi, kota dan kabupaten untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam mempromosikan tugas-tugas kebijakan utama partai dan negara, serta meninjau dan menganalisis masalah-masalah mendesak untuk melindungi keselamatan dan menstabilkan kehidupan warga.


Kim berpesan agar hal itu semakin ditingkatkan dan secara giat mempromosikan pekerjaan prospektif jangka menengah dan jangka panjang seperti melestarikan tanah dan lingkungan yang kondusif untuk kemakmuran negara.

Dalam pertemuan Biro Politik itu sendiri, seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk mempelajari dan membahas isu-isu penerapan kebijakan partai tentang pengelolaan lahan secara menyeluruh serta mengambil langkah-langkah pencegahan epidemi secara menyeluruh karena krisis kesehatan global semakin memburuk dari hari ke hari. Bukan hanya itu, mereka juga membahas soal upaya untuk meningkatkan produksi barang-barang konsumsi massal serta membahas upaya mendorong keberhasilan sektor pertanian.

Kim menekankan bahwa WPK secara konsisten menekankan konservasi tanah dan lingkungan sebagai tugas politik yang lebih penting dalam beberapa tahun terakhir. Dia menekankan, bagi Korea Utara, pengelolaan lahan bukan hanya merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dan negara, melainkan juga upaya menjaga keselamatan warga.

Pasalnya, Korea Utara terdiri dari banyak pegunungan, sungai dan garis pantai. Sehingga penting untuk tetap menjalankan pembangunan sambill tetap menjaga agar warga tetap aman dari bencana alam apapun. Karena itulah pengelolaan lahan merupakan hal yang sangat krusial.

Kim menegaskan bahwa cara pandang dan sikap terhadap pengelolaan lahan berkaitan langsung dengan sikap membela Partai dan revolusi serta sikap cinta negara dan rakyat dalam keadaan cuaca yang tidak menentu.

Oleh karena itu, Kim menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan di negara itu untuk bersama-sama mengambil peranan untuk secara tegas meningkatkan pengelolaan lahan.

Dia juga merujuk pada bencana banjir tahunan yang kerap terjadi di Kabupaten Songchon, Provinsi Phyongan Selatan dan Kabupaten Unsan Provinsi, Phyongan Utara. Menurutnya, wilayah yang rentan terkena dampak dari bencana alam seperti itu harus menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian lebih, agar bencana serupa tidak terulang ke depannya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya