Berita

Sekretaris Jenderal Partai Pekerja Korea, Kim Jong Un memimpin Rapat Besar Biro Politik Komite Sentral ke-8 Partai Pekerja Korea/Repro

Dunia

Pimpin Rapat Partai Pekerja Korea, Kim Jong Un: Pengelolaan Lahan Adalah Tugas Politik

SABTU, 04 SEPTEMBER 2021 | 00:03 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Korea Utara semakin mengukuhkan solidaritas dan tujuan negara untuk melangkah ke depan. Hal itu terlihat dari digelarnya Rapat Besar Biro Politik Komite Sentral ke-8 Partai Pekerja Korea (WPK) di gedung kantor Komite Sentral Partai pada Kamis (2/9). Pada kesempatan tersebut, Kim Jong Un selaku Sekretaris Jenderal WPK, menghadiri pertemuan tersebut.

Hadir pula pada kesempatan itu, anggota Presidium Biro Politik Komite Sentral WPK dan anggota serta anggota pengganti Biro Politik Komite Sentral Partai. Selain itu juga hadir sebagai pengamat adalah pejabat dari departemen-departemen Komite Sentral Partai, kepala sekretaris Partai provinsi, kota dan kabupaten serta pejabat terkemuka keamanan publik dan lembaga kejaksaan, pejabat Kabinet, kementerian terkait dan lembaga nasional, serta organ angkatan bersenjata dan sektor pencegahan epidemi darurat.

Pada kesempatan itu, Kim Jong Un menekankan arti penting provinsi, kota dan kabupaten untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam mempromosikan tugas-tugas kebijakan utama partai dan negara, serta meninjau dan menganalisis masalah-masalah mendesak untuk melindungi keselamatan dan menstabilkan kehidupan warga.


Kim berpesan agar hal itu semakin ditingkatkan dan secara giat mempromosikan pekerjaan prospektif jangka menengah dan jangka panjang seperti melestarikan tanah dan lingkungan yang kondusif untuk kemakmuran negara.

Dalam pertemuan Biro Politik itu sendiri, seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk mempelajari dan membahas isu-isu penerapan kebijakan partai tentang pengelolaan lahan secara menyeluruh serta mengambil langkah-langkah pencegahan epidemi secara menyeluruh karena krisis kesehatan global semakin memburuk dari hari ke hari. Bukan hanya itu, mereka juga membahas soal upaya untuk meningkatkan produksi barang-barang konsumsi massal serta membahas upaya mendorong keberhasilan sektor pertanian.

Kim menekankan bahwa WPK secara konsisten menekankan konservasi tanah dan lingkungan sebagai tugas politik yang lebih penting dalam beberapa tahun terakhir. Dia menekankan, bagi Korea Utara, pengelolaan lahan bukan hanya merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dan negara, melainkan juga upaya menjaga keselamatan warga.

Pasalnya, Korea Utara terdiri dari banyak pegunungan, sungai dan garis pantai. Sehingga penting untuk tetap menjalankan pembangunan sambill tetap menjaga agar warga tetap aman dari bencana alam apapun. Karena itulah pengelolaan lahan merupakan hal yang sangat krusial.

Kim menegaskan bahwa cara pandang dan sikap terhadap pengelolaan lahan berkaitan langsung dengan sikap membela Partai dan revolusi serta sikap cinta negara dan rakyat dalam keadaan cuaca yang tidak menentu.

Oleh karena itu, Kim menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan di negara itu untuk bersama-sama mengambil peranan untuk secara tegas meningkatkan pengelolaan lahan.

Dia juga merujuk pada bencana banjir tahunan yang kerap terjadi di Kabupaten Songchon, Provinsi Phyongan Selatan dan Kabupaten Unsan Provinsi, Phyongan Utara. Menurutnya, wilayah yang rentan terkena dampak dari bencana alam seperti itu harus menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian lebih, agar bencana serupa tidak terulang ke depannya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya