Interpelasi Formula E Bikin Tugas DPRD Jakarta Berantakan

Interpelasi Formula E yang digulirkan fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI Jakarta telah membuat tugas dewan yang bermarkas di Kebon Sirih menjadi berantakan.

Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Muhamad Taufik Zoelkifli, saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (3/9).

"Gara-gara ribut mau interpelasi Gubernur banyak tugas dan kewajiban DPRD DKI yang terabaikan," kata Taufik.

Tugas yang dimaksud antara lain pembahasan perubahan APBD 2021, menyusun rancangan APBD 2022, serta  program penanganan Covid-19.

"Padahal itu menyangkut hajat hidup orang banyak," sambung pria yang akrab disapa MTZ ini.

Saat ini juga, banyak agenda dewan tertunda dan harus segera diselesaikan seperti pembahasan Perda Covid-19, Perda RDTR dan Zonasi, Revisi RPJMD, Reses, Sosialisasi Perda, dan kunjungan kerja.

Adapun peta politik di Kebon Sirih terdapat 10 partai di DPRD DKI. Mereka adalah PDIP (25), Gerindra (19), PKS (16), Demokrat (10), PAN (9), PSI (8), NasDem (7), Golkar (6) dan PKB digabung dengan PPP (6). Sejauh ini, baru PSI dan PDIP yang tetap mengajukan interpelasi. Syarat interpelasi belum terpenuhi untuk dijalankan karena belum memenuhi kourum 50 persen plus 1 anggota DPRD.