Berita

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia/Net

Politik

Doli Kurnia: Amandemen UUD Tak Pengaruhi Pemilu

KAMIS, 02 SEPTEMBER 2021 | 23:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana amandemen UUD 1945 yang didalamnya terdapat isu penambahan masa jabatan presiden dipastikan tidak akan mempengaruhi Pemilu.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat menjadi narasumber diskusi Dialektika Demokrasi, bertajuk "Nasib Pemilu 2024 di Tengah Wacana Amandemen, di Media Center DPR/MPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (2/9).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, isu amandemen 1945 ini sebetulnya perlu dijelaskan secara komperhensif bahwa tujuannya ialah memperkuat MPR RI yang kemudian dimungkinkan untuk memasukkan ke dalam pokok-pokok haluan negara (PPHN) atau sebelumnya disebut GBHN.


“Enggak ada hubungannya dengan ini. Tidak ada, tidak akan ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan Pemilu di tahun 2024,  apalagi amandemennya juga belum disepakati atau tidak,” kata Doli.

Komisi II, lanjutnya, menegaskan tidak pernah ada pembahasan mengenai perubahan undang-undang. Pasalnya, Komisi II tengah disibukkan dengan pembahasan mengenai konsep pemilu 2024 agar tidak menelan korban lagi seperti yang terjadi di 2019 lallu.

“Jadi  kami di komisi II,  selama tidak ada perubahan undang-undang, yang kami sekarang persiapkan adalah persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang berdasarkan undang-undang existing 10/2016 dan 7/2017,” katanya.

Dia menambahkan jika nantinya terjadi amandemen UUD 1945, dengan pokok pembahasan tentang penguatan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, maka hal tersebut dipastikan Doli tidak akan mempengaruhi pemilu 2024.

“Itu tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan Pemilu,” imbuhnya.

Namun, lanjut Doli, jika kemudian dikembangkan kembali dalam amandemen UUD 1945 itu memasukkan poin ihwal perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode maka sikap parlemen masih menunggu keputusan resmi.

“Sekali lagi selama itu belum menjadi keputusan politik dan hukum tidak akan berpengaruh, kan  saya kira tidak boleh kita larang juga orang mewacanakan tentang apa saja, sama dengan apakah pemilu apa namanya,  nya 2024 akan berpengaruh dengan orang kalau makan nasi pakai air keras, itukan ga ada korelasinya. tetapi kalau misanya ada orang makan nasi minuman air keras, harus menjadi wajib sebelum datang ke TPS, itu yang berpengaruh,” tandasnya.


Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya