Berita

Dialektika Demokrasi bertema Nasib Pemilu 2024 di Tengah Wacana Amandemen/Repro

Politik

Evaluasi UU Pemilu Ditunda, Ketua Komisi II: Kami sedang Konsentrasi Menghadapi Pandemi

KAMIS, 02 SEPTEMBER 2021 | 16:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pembahasan mengenai evaluasi UU Pemilu dipastikan ditunda. Pemerintah bersama Komisi II DPR RI memutuskan hal tersebut karena ingin fokus terhadap penanganan pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema 'Nasib Pemilu 2024 di Tengah Wacana Amandemen' di Media Center DPR/MPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (2/9).

Ahmad Doli menyampaikan, sejatinya Komisi II DPR ingin menata ulang aturan perundang-undangan terkait persiapan Pemilu, yakni UU 7/2017 dan UU 10/2016 terkait pelaksanaan pemilihan presiden, pemilu legislatif, dan kepala daerah secara serentak.


Komisi II ingin menyempurnakan undang-undang pemilu di Indonesia yang saat ini menganut dua skema pemilu, yakni pemilu presiden-legislatif dan pemilu kepala daerah.

“Rezim pemilu seharusnya di suatu negara hanya satu saja. Kalau di Indonesia, ada dua rezim,” kata Doli Kurnia.

Namun demikian, politisi Partai Golkar ini menyebut bahwa penyempurnaan UU Pemilu tersebut ditunda lantaran adanya pandemi Covid-19 yang hingga kini belum dapat dipastikan kapan akan berakhir.

"Tetapi karena kita sedang menghadapi dan berkonsentrasi menghadapi pandemi, akhirnya bersepakat dengan pemerintah, kita tidak jadi,” katanya.

Pada dasarnya, kata dia, revisi undang-undang konsekuensinya akan menata ulang jadwal pemilu. Namun pemilu dengan siklus lima tahun sekali tidak bisa diganggu gugat karena sesuai amanat UU 10/2016 yang menyebut pelaksanan pilkada serentak dilaksanakan di 2024.

Padahal berkaca dari pengalaman 2019 lalu, pemilu serentak antara pileg dan pilpres telah menelan banyak korban dan timbul kerumitan. Hal itulah yang mendasari DPR RI semula sepakat untuk mengeluarkan formulasi agar para petugas tidak kewalahan menghadapi pemilu.

“2024 itu beban kerjanya bertambah, yang tadi cuma pileg dan pilpres, kini ada persiapan pilkada. Maka, kami mengambil inisiatif menyusun desain dan konsep penyelenggaraan pemilu 2024 yang meringankan beban kerja," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya