Berita

Wakil Ketua MUI Anwar Abbas/Net

Politik

MUI: Ide Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Adalah Pemilik Kapital

KAMIS, 02 SEPTEMBER 2021 | 13:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Isu penambahan masa jabatan presiden mencuat di tengah masyarakat. Hal ini memicu emosi masyarakat, terlebih di tengah situasi pandemi virs corona baru (Covid-19) yang belum selesai dan tertangani dengan baik.

Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menyampaikan adanya ide penambahan masa jabatan presiden datang dari kelompok kapitalis yang menginginkan hajatnya mulus.

Pasalnya, di pemerintahan Presiden Joko Widodo kelompok kapitalis seakan diberi ruang untuk meraup keuntungan.


"Menurut saya, dibalik ide perpanjangan periode ini adalah pemilik kapital, karena mereka ingin bisnis mereka tetap jalan dan mungkin barangkali Jokowi lebih bagus daripada yang lain untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu mereka ingin Jokowi tambah periode,” ucap Anwar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/9).

Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan diri tidak mau melanjutkan kepemimpinannya.

Dengan demikian, sudah seharusnya wacana itu tidak dimunculkan kembali. Selain itu, Anwar Abbas juga berpandangan  pemerintah perlu meredam polemik amandemen UUD 45 yang kadung membuat kehebohan di tengah masyarakat.

“Kalau bagi saya ini bukan kepentingan Jokowi, saya melihat Pak Jokowi tidak mau tiga periode dia mau sesuai dengan konstitusi ya tetapi pemilik kapital maunya tiga periode,” katanya.

Anwar mengatakan, seharusnya para elite partai politik tidak memunculkan isu perpanjangan masa jabatan presiden yang akan membuat rakyat akan bereaksi keras terhadap pemerintah.

Ia mengingatkan, rezim harus mengingat peristiwa sejarah orde baru yag kala itu negara seakan dikuasai oleh satu orang.

“Banyak kader potensial yang bisa tampil. Saya rasa mereka orang hebat, pimpinan partai walaupun mereka banyak diam saya rasa banyak yang bagus. Jadi menurut saya jangan regenerasi dan suksesi ini dihambat dengan adanya penambahan periode jabatan presiden,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya