Berita

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira/Net

Politik

Sri Mulyani Melihat Persoalan Secara Parsial, Lalu Dibandingkan Dengan Overclaim Semu

KAMIS, 02 SEPTEMBER 2021 | 11:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Klaim Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang menyebut ekonomi Indonesia sudah pulih karena mengalami pertumbuhan 7,07 persen, dibanding negara tetangga Malaysia dan Singapore yang belum pulih dinilai bukan perbandingan yang sepadan.

"Klaim pemerintah cenderung melihat persoalan secara parsial kemudian dibandingkan overclaim keberhasilan yang semu," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu, Kamis siang (2/9).

Dia mengurai bahwa Malaysia masih mengalami kontraksi karena mereka memberlakukan lockdown ketat sejak 1 Juni 2021 lalu, sehingga prioritas adalah kesehatan dan keselamatan warganya.


Begitu juga Singapura yang merespons cepat varian delta Covid-19 dengan melakukan pembatasan ketat.

Sementara Indonesia justru terbilang telat dalam menetapkan PPKM Darurat tertanggal 3 Juli 2021 ketimbang Malaysia dan Singapura. Itupun, ketika lonjakan kasus Covid-19 sudah naik sejak minggu kedua Juni.

"Ada kesan pemerintah ingin menjaga pertumbuhan tinggi di kuartal ke-II 2021. Misalnya dengan pembukaan tempat wisata secara prematur, sehingga kesulitan lakukan tracing. Padahal negara lain sedang bersiap hadapi lonjakan kasus gelombang kedua dan ketiga," katanya.

Menurut Bhima, selain pemerintah lebih mementingkan ekonomi jangka pendek, kualitas pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-II 2021 sebenarnya rendah. Hal itu setidaknya terlihat dari sektor pertanian yang menyerap 29,5 persen tenaga kerja hanya tumbuh 0,38 persen di periode tersebut.

Kemudian pertumbuhan sektor industri manufaktur juga lebih rendah dari pertumbuhan sektor jasa. Sementara yang naiknya tinggi adalah jasa transportasi, jasa terkait pariwisata, seperti perhotelan dan restoran.

"Itu pun temporer sifatnya," tegas Bhima.

Atas dasar itu, Bhima menyarankan sebaiknya pemerintah saat ini fokus saja soal serapan anggaran kesehatan dan meningkatkan belanja perlindungan sosial. Sebab, ketika PPKM diberlakukan itu sebetulnya tidak ada klaim lagi ekonomi bisa tumbuh 7 persen.

"Repot kalau hanya patokan di kuartal ke II tanpa persiapkan tantangan lebih berat yang datang dari tapering off bank sentral AS, risiko imported inflation (inflasi karena harga barang impor naik), dan pemulihan ekonomi yang uneven atau tidak merata di semua sektor," pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim ekonomi Indonesia sudah membaik (rebound) dibandingkan tahun lalu yang kontraksi parah. Dia membandingkan Malaysia hingga Singapura yang belum bernasib sama.

Ditambahkan Sri Mulyani, ekonomi kuartal II 2021 melesat 7,07 persen secara tahunan (year on year). Namun, tidak semua negara yang sempat terkontraksi ekonominya, mengalami perbaikan (rebound) seperti Indonesia.

"Apakah dengan adanya kontraksi ekonomi menjamin rebound? Ternyata tidak. Lihat Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. GDP (produk domestik bruto) mereka di kuartal II 2021 belum bisa melewati kondisi sebelum Covid-19," katanya dalam Pembukaan dan Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 2021 secara daring, Selasa (31/8) lalu. 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya