Berita

Menteri Migrasi Yunani Notis Mitarachi/Net

Dunia

Tak Mau Krisis Pengungsi 2015 Terulang, Yunani dan Polandia Mulai Bentengi Diri dari Migran Afghanistan

RABU, 01 SEPTEMBER 2021 | 15:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Terulangnya kriris pengungsi pada 2015 menjadi kekhawatiran baru bagi banyak negara di Uni Eropa, merujuk pada peristiwa yang terjadi di Afghanistan. Sejumlah negara Eropa mulai membentengi negara mereka atas kekhawatiran tersebut, termasuk Yunani dan Polandia.

Di Yunani, para politisi yang dihantui oleh masuknya pengungsi dari Suriah, Irak dan Afghanistan, sangat ingin menghindari skala besar lainnya.

"Uni Eropa tidak siap dan tidak memiliki kapasitas untuk menangani krisis migrasi besar lainnya. Dan kami melihat ini dalam reaksi sebagian besar pemerintah Uni Eropa," kata Menteri Migrasi Yunani Notis Mitarachi, seperti dikutip dari CGTN, Rabu (1/9).


Para pejabat Yunani juga mengatakan negara mereka tidak akan menjadi pintu gerbang ke Eropa bagi para pencari suaka Afghanistan.

Untuk mengantisipasi migrasi Afghanistan, Yunani bahkan telah bergerak untuk membentengi perbatasan.

Pekan lalu, negara itu memperpanjang tembok di sepanjang perbatasan daratnya dengan Turki dengan pagar baja baru sepanjang 40 km.

Drone, kamera, dan radar yang dapat melihat hingga 15 km ke wilayah Turki telah dipasang dan merekabjuga telah menempatkan penjaga tambahan serta melakukan lebih banyak patroli penjaga pantai di sepanjang perbatasan lautnya dengan negara itu.

 Sementara kepala polisi dilaporkan menopang pasokan gas air mata dan granat flash dan memperkuat patroli perbatasan fisik mereka.

"Kami memeriksa cara untuk meningkatkan pengawasan dan sistem perlindungan dan saya perlu mengatakan bahwa Yunani terus melindungi diri dari potensi atau ancaman yang ada terhadap keamanannya," kata Menteri Pertahanan Yunani Nikos Panagiotopoulos.

Yunani sudah menjadi rumah bagi hampir setengah juta pengungsi, dengan sekitar 50.000 di antaranya berasal dari Afghanistan.

Pihak berwenang Yunani berpendapat negara itu telah memikul beban besar selama krisis migran sebelumnya dan mengatakan dalam menghadapi gelombang migrasi baru, Yunani tidak akan terbatas pada peran sebagai pengamat, tetapi sebagai aktor.

Yunani bukan satu-satunya negara Uni Eropa yang membangun tembok di sepanjang perbatasannya. Polandia mengikuti jalan yang sama.

Pemerintah Polandia sedang membangun pagar kawat berduri di sepanjang perbatasan dengan Belarus. Saat ini, 32 orang, yang diduga warga Afghanistan, telah terjebak selama berminggu-minggu di sepanjang perbatasan dekat desa Usnarz Gorny, Polandia. Pihak berwenang Polandia menggambarkan situasi di perbatasan dengan Belarusia sebagai krisis.

"Kami harus mendapat persetujuan dari otoritas Belarusia. Apakah kami ingin seseorang melakukan kegiatan melintasi perbatasan kami tanpa persetujuan kami? Tentu saja tidak. Kami menghormati integritas dan kedaulatan negara Belarusia dan kami telah mengajukan persetujuan tersebut. Kami belum menerima persetujuan seperti itu," kata Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya