Berita

Tangkapan layar Mensos Risma marah saat kunker ke Jember, Jawa Timur/Repro

Politik

Gaya Risma Marah-marah Tiru Ahok Sudah Usang, Sekarang Zaman Santun dan Solutif seperti Anies

RABU, 01 SEPTEMBER 2021 | 15:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Saran dari Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid agar Mensos Tri Rismaharini mundur dari jabatannya dinilai sudah tepat. Tidak sepatutnya Menteri hanya bisa marah-marah tanpa evaluasi dan solusi konkret terkait dalam hal ini distribusi Bansos di Jember.

Sebab, pesona politik marah-marah yang dituju Risma seperti meniru mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dinilai sudah tidak efektif untuk mengerek elektoral politik.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu siang (1/9).


"Gaya marah-marah seperti Ahok itu gaya usang. Lagian tak perlu marah-marah juga untuk bisa menyelesaikan masalah. Sepelik dan sebesar apapun masalah itu," kata Ujang Komarudin.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai, cara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menghadapi masalah dengan kalem dan memberikan solusi agaknya lebih elegan. Sebaiknya, kata Ujang, Mensos Risma meniru mantan Mendikbud-RI itu.

"Karena gaya marah-marah itu gaya tak disukai birokrasi dan publik. Karena gaya marah-marah itu tak pernah jadi solusi," tuturnya.

"Jika ada persoalan di jajaran bawahannya atau di birokrasinya, mestinya diperbaiki melalui ucapan yang baik, berikan keteladanan, dan berikan contoh yang baik," demikian Ujang Komarudin.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid sebelumnya menyarankan agar Risma mundur dari jabatan menteri jika memang sudah tidak bisa mencari solusi.

"Tidak ada gunanya marah-marah lah. Kalau marah-marah terus kan mending mundur aja. Artinya kan enggak mampu bekerja," ujar Jazilul di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/8).

Menurut Wakil Ketua MPR RI fraksi PKB ini, aksi marah-marah Risma membuktikan ketidakmampuan mengkoordinir anak buahnya yang seharusnya bisa dievaluasi di internal Kementerian Sosial. Apalagi, penyaluran Bansos yang dipersoalkan Risma merupakan kewenangan Kementerian Sosial RI.

"Oleh sebab itu yang dipentingkan hari ini koreksi yang di dalam (pegawai Kemensos)," kata Jazilul.

Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, sebelumnya mengamuk lagi di sebuah forum saat kunjungan kerja di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Dalam sebuah video yang beredar di jagat maya, mantan Walikota Surabaya itu terlihat menuding-nuding lembaga perbankan, yang kemudian meminta semua pihak untuk bersinergi agar penyaluran bansos tidak lagi terlambat.

"Omong kosong. Itu sebenarnya kita yang harus jawab. Sementara kamu seperti itu," cetus Risma sembari menunjuk ke arah pihak yang ia tuding dengan nada tinggi.

Teranyar, Risma marah-marah lagi pada sejumlah kepala dinsos di Riau. Ia menyatakan banyak bantuan PKH dan BST yang tak terdistribusi.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya