Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani/Net

Politik

Dugaan Kebocoran Data Terulang, PKS: Jangan-jangan Pemerintah Memang Acuh dengan Keamanan Data Rakyat

RABU, 01 SEPTEMBER 2021 | 13:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Adanya dugaan kebocoran data pada aplikasi eHAC Kementerian Kesehatan akan berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat pada aplikasi sejenis yang dikeluarkan pemerintah.

"Dugaan kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi besutan pemerintah. Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu, tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah," kata anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, melalui keterangannya, Rabu siang (1/9).

Netty juga mempertanyakan keamanan data di aplikasi PeduliLindungi yang menjadi syarat melakukan perjalanan selama PPKM. Menurutnya, pemerintah harus memberikan bukti adanya jaminan keamanan, bukan cuma janji-janji.


"Jangan salahkan jika rakyat curiga dan enggan menggunakan aplikasi PeduliLindungi," kata politikus PKS ini.

"Jika rakyat enggan berpartisipasi mengisi data maka upaya pemantauan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penularan kasus akan semakin sulit dilakukan. Begitu juga terkait dengan pantauan orang sudah tervaksin atau belum," imbuhnya.

Ia menilai, apabila kebocoran data disalahgunakan tentu dapat menimbulkan kekacauan pada validitas data Covid-19. Apalagi, beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 dengan alasan input data tidak valid.

"Lalu, bagaimana jika ada kebocoran data dan kemudian disalahgunakan untuk membuat kekacauan?" tanya Netty.

Atas dasar itu, Netty meminta pemerintah agar menyelesaikan kasus tersebut dan melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi data secara menyeluruh.

"Kebocoran data rakyat sudah terjadi beberapa kali. Sejak 2020 kita mendengar tentang kebocoran data BPJS, data NIK, data nomor Hp, dan data lainnya. Mengapa bisa terjadi berulang? Apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman? Jangan-jangan selama ini pemerintah memang  'cuek bebek' saja dengan kegelisahan rakyat soal jaminan kemanan data," bebernya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, seyogyanya pemerintah meminta maaf kepada rakyat. Netty pun meminta pemerintah mengakui kesalahan dan kelemahan manajemen tersebut serta meminta maaf kepada rakyat.

"Perbaiki sistem dengan melibatkan tenaga expert yang mampu melindungi keamanan sistem aplikasi. Ada banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar," ujarnya.

"Libatkan aparat keamanan untuk mengusut kejahatan siber ini agar peretasnya tertangkap dan dihukum," demikian Netty.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya