Berita

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini/Net

Politik

PKS Inginkan RUU Perlindungan Data Pribadi Dipercepat

RABU, 01 SEPTEMBER 2021 | 13:09 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi I DPR RI mendesak agar rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera diselesaikan. Hal ini untuk menjamin tidak terulangnya kebocoran data warga negara Indonesia.

Ketua Fraksi Partai Keadian Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, menjadi salah satu orang yang menyesalkan terjadinya kembali dugaan kasus kebocoran data belakangan ini.

"Bisa dipercepat. Memang kita juga sepakat, di Komisi I kan memang kita juga sepakat harus dipercepat," kata Jazuli di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9).

Pada pembahasan terakhir, kata anggota Komisi I DPR RI, parlemen dan Kominfo belum menemukan titik temu terkait posisi lembaga pengawas PDP.

Salah satunya, adalah Komisi I DPR ingin lembaga pengawas bersifat independen. Sementara pemerintah ingin lembaga pengawas di bawah pemerintah.

"Kita harus cari titik temunya apakah nanti badan ini juga merepresentasikan umpamanya dari pemerintah, dari DPR, dari masyarakat. Kan bisa juga gitu supaya lebih objektif," terangnya.

Dijelaskan Jazuli, objektifitas dari pengawas sangat penting. Sehingga, memilih unsur independen adalah jalan terbaik.

"Buat kami di DPR cuma satu, meminta objektifitas dalam pengawasan. Karena nanti ada pengawas kalau tidak memiliki kewenangan dan objektifitas itu nanti percuma juga pengawas itu," pungkasnya.


Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Makan Bergizi Gratis Ibarat Es Teh

Jumat, 14 Februari 2025 | 07:44

UPDATE

Perusahaan Tambang Wajib Beri Ruang kepada Kampus untuk Riset

Selasa, 18 Februari 2025 | 01:40

LIB Apresiasi Respons Cepat Panpel dan Keamanan Menangani Kericuhan Usai Laga Persija Vs Persib

Selasa, 18 Februari 2025 | 01:21

Kewenangan Absolut Jaksa Lewat Revisi UU Kejaksaan Ancam Demokrasi

Selasa, 18 Februari 2025 | 00:59

Disepakati DPR dan Pemerintah, Perguruan Tinggi Dapat Konsesi Tambang Lewat BUMN

Selasa, 18 Februari 2025 | 00:40

Diperiksa soal Kasus Razman, Hotman Sebut Penyidik Fokus ke Kata-kata Kasar di Ruang Sidang

Selasa, 18 Februari 2025 | 00:20

Bareskrim Periksa PT TRPN Terkait Pembongkaran Pagar Laut Bekasi

Senin, 17 Februari 2025 | 23:59

Penjualan Atap Asbes Harus Cantumkan Label Peringatan, Konsumen Terlindungi

Senin, 17 Februari 2025 | 23:47

Prabowo Atasi Jepang, IHSG Tembus 6.800

Senin, 17 Februari 2025 | 23:25

Aksi Indonesia Gelap Berakhir Tanpa Kisruh

Senin, 17 Februari 2025 | 23:25

Meniti Buih Reunifikasi Korea

Senin, 17 Februari 2025 | 23:13

Selengkapnya