Berita

Mantan Menteri Pertambangan Afghanistan, Nargis Nehan/Net

Dunia

Ragukan Janji-janji Taliban, Mantan Menteri Perempuan Afghanistan Ingin Kembali Pulang dan Bekerja dengan Sejumlah Syarat

RABU, 01 SEPTEMBER 2021 | 12:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mantan Menteri Pertambangan Afghanistan, Nargis Nehan, yang dievakuasi ke Norwegia menyatakan dirinya sedang memprtimbangan untuk kembali ke negaranya dan bekerja di bawah pemerintahan Taliban, tetapi tentunya dengan sejumlah syarat.

Hal tersebut disampaikan mantan menteri perempuan itu dalam sebuah wawancara eksklusif bersama media Jerman DW pada Selasa (31/8) waktu setempat.

“Saya berkomitmen untuk orang-orang saya, dan saya ingin melakukan apa pun yang saya bisa untuk memperbaiki hidup mereka,” katanya.


“Jika itu berarti saya harus pergi dan bekerja dengan Taliban, selama mereka benar-benar menerima hak asasi manusia dan mereka memberi kami hak asasi manusia dasar yang layak kami miliki, maka kami bersedia bekerja sama dengan mereka,” ujarnya.

Pernyataannya datang tak lama setelah Taliban mengatakan bahwa mereka akan mengumumkan pemerintah mereka setelah AS selesai menarik pasukan dari Afghanistan.

Nehan mengatakan, jika Taliban menginginkan dukungan perempuan, mereka harus mengerti bahwa para perempuan Afghanistan harus berekspresi karena mereka memiliki harapan. Para perempuan ingin menjadi bagian dari pemerintah.

"Kami ingin menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Kami hanya melihat pemerintahan seperti apa yang mereka inginkan akan terbentuk,” katanya.

Taliban telah mencoba untuk memberikan nada damai tak lama setelah mereka merebut kendali atas Afghanistan. Mereka menjanjikan kebebasan pers dan bersumpah untuk menghormati hak-hak perempuan dalam batas-batas Islam.

Tetapi klaim "moderat" Taliban memudar dengan cepat, dengan laporan penangkapan mantan pegawai pemerintah, menindak perbedaan pendapat dan menargetkan keluarga wartawan.

Nehan mengatakan bahwa dirinya mewaspadai janji-janji Taliban untuk tidak terlalu menindas perempuan kali ini, sebab katanya, kelompok itu tidak memiliki kebijakan yang jelas.

“Mereka mengatakan aturan mereka didasarkan pada hak-hak Islam dan budaya Afghanistan, di situlah kebingungan dimulai karena Afghanistan adalah negara yang sangat beragam dan Anda memiliki budaya yang berbeda dan beragam. Jadi ketika mereka mengatakan budaya kami, itu membingungkan bagi kami untuk memahaminya. budaya apa yang mereka maksudkan,” kata Nehan.

“Kami berharap begitu mereka membentuk pemerintahan, itu akan menjadi pemerintahan yang inklusif,” ujarnya.

Taliban harus memiliki perwakilan dari jenis kelamin yang berbeda, dari latar belakang sosial yang berbeda, orang-orang dari semua ideologi, sehingga siapa pun yang tinggal di Afghanistan, entah bagaimana mereka melihat diri mereka sebagai bagian dari pemerintah itu, menurut Nehan. '

Dalam wawancara itu juga mengomentari penarikan pasukan AS dari Afghaistan, menyebut momen tersebut bukan hanya kejatuhan Kabul, lebih dari itu dia mengatakan itu adala jatuhnya umat manusia dan jatuhnya upaya seluruh komunitas internasional selama 20 tahun terakhir.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya