Berita

Pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing/Net

Politik

Saran Pakar Komunikasi, Masalah Luhut dan Haris Azhar Baiknya Diselesaikan Lewat Kopi Darat

RABU, 01 SEPTEMBER 2021 | 09:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketegangan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan aktivis pegiat sosial, Haris Azhar lebih baik diselesaikan melalui pertemuan tatap muka, sehingga terjadi saling tukar pikiran.

Saran ini disampaikan pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing terkait ketegangan kedua belah pihak usai munculnya YouTube dari Haris Azhar yang menyinggung Luhut.

Emrus mengurai bahwa makna dari diksi “bermain” pada dua kata "bermain tambang" yang jadi soal utama dalam kasus ini sangat multitafsir, subyektif, relatif, dan cair. Karena itu, argumentasi dari orang yang mengajukan somasi dan yang menjawab somasi sangat perspektif.


“Kedua belah pihak seolah berada di dua kutub yang berbeda sehingga sulit mempertemukan dalam suatu makna yang mendekati sama,” tegasnya kepada redaksi, Rabu pagi (1/9).

Atas alasan itu, Emrus mendorong agar Luhut dan Haris Azhar menggelar "kopi darat" untuk bertukar fakta, data, bukti dan argumentasi menuju kesepahaman untuk solusi bersama.

“Atau sebaliknya mereka berdua memang mungkin ingin terus berwacana di ruang publik dengan pandangan saling berseberangan untuk tujuan tertentu dari kedua pihak yang tidak begitu bermanfaat bagi masyarakat luas,” tutupnya.

Jurubicara Menko Marves Jodi Mahardi sempat memberi penjelasan bahwa somasi dilayangkan pihak Luhut karena pernyataan Haris mencemarkan nama baik Luhut. Dalam pernyataan itu, Jodi menegaskan bahwa Luhut tak bermain dalam bisnis tambang di Blok Wabu.

"Karena unggahan di channel Youtube saudara Haris Azhar dimaksud telah membentuk opini atau pernyataan-pernyataan yang tidak benar, tendesius, character assassination, fitnah, penghinaan/pencemaran nama baik dan berita bohong bahwa Pak Luhut bermain-main dalam bisnis pertambangan di Blok Wabu," kata Jodi lewat pesan singkatnya kepada wartawan, Sabtu (28/8). 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya