Berita

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution/Net

Politik

Syahrial Nasution: Cuma Jokowi yang Mampu Ciptakan Kerumunan Berulang dan Bebas Sanksi

RABU, 01 SEPTEMBER 2021 | 08:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aksi Presiden Joko Widodo membagi-bagikan bingkisan langsung kepada warga di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (31/8) mendapat banyak kecaman. Pasalnya, aksi yang terus berulang tersebut telah membuat kerumunan massa yang bisa berakibat pada ledakan kasus Covid-19.

“Inikah jejak keberhasilan penanganan Covid-19 di Indonesia?” sindir Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution lewat akun Twitter pribadinya sesaat lalu, Rabu (1/9).

Bagi Syahrial, hanya Presiden Joko Widodo yang mampu menciptakan kerumunan berulang di negeri ini secara gamblang. Kerumunan itu bahkan berulang kali pula diliput media.


Namun demikian, Joko Widodo selalu bebas dari segala sanksi pelanggaran protokol kesehatan.

Padahal aksi ini berbahaya bagi penularan Covid-19 yang total telah merenggut 130 ribu nyawa warga negeri ini.

“Termasuk sahabat dan keluarga saya. Semoga presiden dan keluarga sehat selalu,” tutupnya.

Aksi Jokowi berbagi bingkisan di sejumlah daerah memang sempat menjadi sorotan. Seperti di Maumere, Nusa Tenggara Timut (NTT) yang berujung pada kerumunan, juga di Terminal Grogol, Jakarta Barat beberapa waktu lalu yang juga berujung pada warga yang berkerumun.

Di satu sisi, pemerintah selalu menekankan warga untuk terus menjaga jarak dan menghindari kerumunan di saat pandemi melanda. Apalagi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) belum berakhir.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya