Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam acara Economic Talk yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Selasa, 31 Agustus/Repro
Realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi satu perhatian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk bisa segera direalisasi pemerintah daerah (Pemda) untuk menekan dampak Covid-19.
Airlangga menerangkan, refocusing anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Tahun Anggaran (TA) 2021 merupakan salah satu upaya yang telah diwujudkan secara konkret oleh pemerintah.
Katanya, ada beberapa hal yang dilalui untuk mewujudkan refocusing yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Di antaranya penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi serta penggunaan minimal sebesar 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda).
Hal itu disampaikan Airlangga dalam acara Economic Talk yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dengan tajuk “Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19†secara virtual, Selasa (31/8).
"Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan penanganan Covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan masing-masing Pemda," jelas Airlangga dikutip melalui keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, Rabu dini hari (1/9).
Airlangga memaparkan, alokasi TKDD TA 2021 yaitu sebesar Rp 780,48 triliun, dan dari jumlah tersebut,
earmarked DAU/DBH, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk penanganan Covid-19 baru terserap 37,77 persen.
Sementara pada 24 Agustus 2021,
earmarked DAU/DBH untuk penanganan Covid-19 secara nasional sebesar Rp 10,95 triliun atau sebesar 27,97 persen dari anggaran.
Dalam penanganan pandemi ini, lanjut Menko Airlangga, Pemda diharapkan dapat bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun dalam bentuk program-program kerja.
Beberapa inovasi dari beberapa daerah yang dapat direplikasi seperti dari Kabupaten Kudus yang sudah berhasil menekan angka kasus Covid-19 dengan mewajibkan Isolasi Terpusat Isoter) ketika kasus aktif sedang pada puncaknya.
Inovasi lainnya yakni aksi tanggap Pemda Kalimantan Selatan yang membantu membeli hasil panen petani untuk kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang sedang Isolasi Mandiri (Isoman).
Kemudian, di Kota Palu Airlangga mendapatkan Kampung Tangguh dengan Posko PPKM dan Posko Induk Kelompok Informasi Masyarakat, yang berhasil didukung Duta Covid-19 untuk mengedukasi masyarakat agar taat protokol kesehatan, juga menjelaskan perihal vaksinasi, dan mendukung percepatan pelaksanaan 3T.
Kampung Tangguh ini juga, lanjut Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini, menyediakan fasilitas
check point untuk pemeriksaan keluar masuk warga, penyediaan ruang isolasi, serta menyediakan kebutuhan pangan untuk warga terpapar Covid-19.
Bentuk inovasi lainnya yang ada di Kota Semarang, juga dijadikan kiblat dalam pemapran Airlangga. Di mana, dilakukan dengan upaya membebaskan PBB untuk membantu meringankan biaya pengusaha dan warga.
"Demikian juga Kota Makassar yang mencetuskan Program Makassar Recover untuk membangkitkan kembali kondisi masyarakat dari sisi kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi ini," tuturnya.
Selain menganjurkan pelaksanaan inovasi kepada Pemda, target program vaksinasi juga harus dicapai, supaya kita dapat mempersiapkan diri hidup bersama dengan Covid-19 dan mengubah pandemi menjadi endemi. T
otal vaksinasi yang telah diberikan hingga akhir Agustus ini sudah menembus angka lebih dari 100 juta dosis, dan secara global menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 untuk jumlah suntikan yang telah diberikan.
Strategi percepatan vaksinasi di daerah, disebutkan Ketua Umum Partai Golkar ini, salah satunya adalah dengan menyediakan
dashboard untuk memonitor stok vaksin secara
real time di daerah.
"Khusus untuk daerah aglomerasi di mana terdapat aktivitas ekonomi dan mobilitas yang tinggi, Pemerintah memberi alokasi tambahan dan peningkatan dukungan tenaga vaksinator dari TNI/Polri dan lembaga lainnya,†tutup Airlangga.
Turut hadir dalam webinar ini adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Makassar Moh. Ramdan Pomanto, Bupati Batang Hari M. Fadhil Arief, dan Staf Khusus Wapres RI Ahmad Erani Yustika.
