Berita

Moeldoko (paling kiri) saat jumap pers virtual soal polisikan peneliti ICW/Repro

Hukum

Dugaan Fitnah Moeldoko, Otto Jerat Peneliti ICW dengan UU ITE

SELASA, 31 AGUSTUS 2021 | 20:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan bakal melaporkan dua peneliti Indonesia Watch Corruption (ICW), Egi Primayogha dan Miftah ke pihak Kepolisian dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur dalam UU ITE.

"Laporan kami tentunya laporan pencemaran nama baik dan fitnah melalui elektronik. Karena bagaimanapun jelas tuduhan pada Pak Moeldoko ini melalui elektronik, baik YouTube maupun website," kata Otto Hasibuan dalam jumpa pers secara virtual, Selasa sore (31/8).

Otto mengatakan, sebelum menempuh jalur hukum, pihaknya sudah tiga kali melayangkan somasi ke ICW dan dua penelitinya terkait tudingan terhadap kliennya itu. Namun, lantaran nihil akhirnya ia terpaksa melaporkan ke polisi.

"Sudah tiga kali kami beri kesempatan sampai sekarang mereka tidak mau mencabut keterangannya," tuturnya.

"Pertama yang kami laporkan Saudara Egi karena dia yang secara resmi dan menyatakan verbal melalui YouTube. Kedua, Saudara Miftah yang membuat siaran pers melalui website ICW," imbuhnya menegaskan.

Sementara itu, Moeldoko menyatakan tuduhan pemburu rente kepadanya itu sangat serius. Sebab, itu bisa didefinisikan sebagai seseorang yang mencari keuntungan karena menggunakan kekuasaannya. Terlebih, kata Moeldoko, dirinya kini menjabat sebagai Kepala KSP.  

"Ini menurut saya sangat serius. Oleh karena itu saya harus respons," tegas mantan Panglima TNI ini.

ICW sebelumnya memaparkan hasil temuannya mengenai aktor di balik peredaran dan promosi obat Ivermectin sebagai terapi penanganan pasien Covid-19. Salah satu temuan pentingnya yakni ada nama Moeldoko dan politikus PDIP yang terkait dengan PT Harsen, perusahaan farmasi yang memproduksi Ivermectin bermerek IvermaX12.

ICW mengumpulkan salah data dari akte perusahaan, pemberitaan media hingga ke media sosial. ICW menduga ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kehadiran Ivermectin. Atas dasar itu, pemerintah hingga kini masih kekeuh untuk menggunakan Ivermectin sebagai obat terapi Covid-19.

"Ivermectin kan saat ini sudah menjadi komoditas, tentu banyak orang yang ingin mencari keuntungan di situ. Diduga di balik keputusan pemerintah terdapat pengaruh bisnis yang kuat," kata Peneliti ICW Egi Primayogha ketika berbicara dalam diskusi virtual dengan topik "Berburu Rente di Tengah Krisis: Siapa di Balik Distribusi Ivermectin" pada Kamis lalu (22/7).

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya