Berita

Moeldoko (paling kiri) saat jumap pers virtual soal polisikan peneliti ICW/Repro

Hukum

Dugaan Fitnah Moeldoko, Otto Jerat Peneliti ICW dengan UU ITE

SELASA, 31 AGUSTUS 2021 | 20:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan bakal melaporkan dua peneliti Indonesia Watch Corruption (ICW), Egi Primayogha dan Miftah ke pihak Kepolisian dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur dalam UU ITE.

"Laporan kami tentunya laporan pencemaran nama baik dan fitnah melalui elektronik. Karena bagaimanapun jelas tuduhan pada Pak Moeldoko ini melalui elektronik, baik YouTube maupun website," kata Otto Hasibuan dalam jumpa pers secara virtual, Selasa sore (31/8).

Otto mengatakan, sebelum menempuh jalur hukum, pihaknya sudah tiga kali melayangkan somasi ke ICW dan dua penelitinya terkait tudingan terhadap kliennya itu. Namun, lantaran nihil akhirnya ia terpaksa melaporkan ke polisi.


"Sudah tiga kali kami beri kesempatan sampai sekarang mereka tidak mau mencabut keterangannya," tuturnya.

"Pertama yang kami laporkan Saudara Egi karena dia yang secara resmi dan menyatakan verbal melalui YouTube. Kedua, Saudara Miftah yang membuat siaran pers melalui website ICW," imbuhnya menegaskan.

Sementara itu, Moeldoko menyatakan tuduhan pemburu rente kepadanya itu sangat serius. Sebab, itu bisa didefinisikan sebagai seseorang yang mencari keuntungan karena menggunakan kekuasaannya. Terlebih, kata Moeldoko, dirinya kini menjabat sebagai Kepala KSP.  

"Ini menurut saya sangat serius. Oleh karena itu saya harus respons," tegas mantan Panglima TNI ini.

ICW sebelumnya memaparkan hasil temuannya mengenai aktor di balik peredaran dan promosi obat Ivermectin sebagai terapi penanganan pasien Covid-19. Salah satu temuan pentingnya yakni ada nama Moeldoko dan politikus PDIP yang terkait dengan PT Harsen, perusahaan farmasi yang memproduksi Ivermectin bermerek IvermaX12.

ICW mengumpulkan salah data dari akte perusahaan, pemberitaan media hingga ke media sosial. ICW menduga ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kehadiran Ivermectin. Atas dasar itu, pemerintah hingga kini masih kekeuh untuk menggunakan Ivermectin sebagai obat terapi Covid-19.

"Ivermectin kan saat ini sudah menjadi komoditas, tentu banyak orang yang ingin mencari keuntungan di situ. Diduga di balik keputusan pemerintah terdapat pengaruh bisnis yang kuat," kata Peneliti ICW Egi Primayogha ketika berbicara dalam diskusi virtual dengan topik "Berburu Rente di Tengah Krisis: Siapa di Balik Distribusi Ivermectin" pada Kamis lalu (22/7).

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya